DIREKTUR Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto menilai. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih seperti macan ompong karena tidak punya power, kewenangan untuk menindak setiap pelanggaran di sejumlah pilkada.
Padahal, kata Sugiyanto, banyak laporan pelanggaran pilkada yang diterima panwas di daerah, tapi kenyataannya, laporan itu tidak bisa ditindaklanjuti."Ya laporan itu hanya sebatas rekomendasi saja," jelasnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.Sugiyanto mengusulkan agar lembaga pimpinan Nur Hidayat Sardini ini dibubarkan saja.
"Percuma saja kalau tidak punya kewenangan dalam menindak pelanggaran pilkada. Anggaran besar untuk membiayai kerja Bawaslu, panwaslu, tapi kerjanya sebatas rekomendasi saja. Daripada kerja tidak efektif, buang-buang anggaran, lebih baik (Bawaslu) dibubarkan saja," paparnya.Dia mengakui, tujuan didirikannya Bawaslu adalah untuk mengontrol kerja KPU. Tapi, kenyataannya, tujuan itu tidak tercapai. Bahkan, keberadaan Bawaslu hanya membawa empat masalah.
Pertama, struktur kelembagaan negara akan semakin tumpang tindih. Kedua, konflik antara pengawas dan KPU semakin marak.Ketiga, kinerja Bawaslu tidak efisien, karena muncul hambatandalam interaksinya dengan KPU.Keempat, muncul lembaga super baru dengan konsekuensi yang belum terpikirkan.Anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo tampak kesal menanggapi keinginan pembubaran Bawaslu itu.
"Ya, capek deh kalau ngomentari orang. Dia lebih baik baca undang-undang," kata Bambang kepada Rakyat Merdeka, kemarin.Dia mengakui, memang kewenangan Bawaslu itu hanya menerima laporan pelanggaran pilkada dan meneruskannya."Tapi kalau memang (Bawaslu) dianggap tidak penting ya, bubarkan saja. Tapi, dia harus lapor dulu ke DPR dan pemerintah. Sebab yang membuat peraturan pembentukan Bawaslu itu adalah DPR," jelasnya. QAR
Wednesday, March 23, 2011
Wednesday, March 9, 2011
Aura Bang Foke Dinilai Mulai Buram
Meski kandidat Gubernur DKI 2012 sudah bermunculan, tapi calonnya dianggap masih malu-malu kucing.
Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, dari sejumlah nama yang mencuat kepermukaan sebagai calon Gubernur DKI, belum ada yang terang-terangan dan bulat maju di Pilgub 2012.
“Yanga saya perhatikan, masih banyak yang malu-malu kucing,” cetusnya Qodari kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Sejumlah kandidat yang muncul seperti Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli, Ketua DPD Golkar DKI Prya Ramadhani, Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS Triwitjaksana, Rano Karno, Yan Farid dan lainnya.
“Kalau Foke (Gubernur Fauzi Bowo), saya kira sudah mulai padam auranya pada Pilkada 2012,” papar Qodari.
Meski demikian, Qodari mengatakan, ada tiga syarat untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Pertama, kursi Gubernur DKI itu itu harus diisi figur yang memiliki pemikiran out of the box atau berpikir secara tak biasa dan keluar dari pemikiran monoton.
“Memiliki gagasan atau terobosan-terobosan, atau berpikir lain dari yang biasanya,” katanya.
Kedua, DKI-1 itu wajib memiliki keberanian tinggi, komit, tegas dan bertanggungjawab. Tidak mencla-mencle, apalgi berlindung di balik kesalahan orang lain. “Kalau pemimpin DKI mudah goyang, maka dampaknya dipastikan tidak akan memberikan kemajuan.”
Ketiga, Gubernur DKI harus memiliki kemampuan komunikasi politik. Pasalnya, Gubernur Jakarta akan bertatapan dengan banyak pihak. “Kalau keberanian itu dibarengi dengan kemampuan komunikasi, maka akan tetap menghasilkan sesuatu yang harmonis,” ujarnya.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago menilai, Jakarta memerlukan pemimpin atau gubernur visioner (memiliki visi masa depan) dalam membenahi Jakarta.
Sebab, banyak persoalan dihadapi masyarakat Jakarta, mulai dari kemacetan, banjir, perlunya perumahan bagi masyarakat kecil, pembenahan transportasi.
“Jadi, Jakarta butuh pemimpin visioner dan tanggap dengan kebutuhan warganya,” kata Andrinof dalam diskusi “Mengurai Masalah Infrastruktur di Jakarta” beberapa waktu lalu.
Andrinof mengungkapkan, setiap hari ada persoalan yang dihadapi masyarakat Jakarta, yakni kemacetan.
Selama ini, kemacetan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan jalan yang lambat serta kenaikan pengunaan kendaraan pribadi.
Padahal, kemacetan di Jakarta karena sektor perumahan belum terpenuhi dalam pembangunan ibukota.
Saat ini, kemacetan di Jakarta disebabkan padatnya penduduk ibukota serta tingginya angka mobilisasi warga dalam sehari.
Tercatat penduduk Jakarta saat siang hari mencapai 11 juta jiwa, sementara di malam hari mencapai 8-9 juta jiwa.
Angka itu menandakan ada sebanyak 1-2 juta warga yang berasal dari luar kota. Sementara angka mobilisasi mencapai 26 juta sehari. Dengan makin tingginya mobilisasi, maka penggunaan kendaraan pribadi semakin tinggi lantaran angkutan umum belum memadai.
”Angkanya tidak akan sebesar itu kalau mereka punya tempat tinggal dekat dengan tempat kerjanya. Seperti di Singapura, paling lama sampai kantor 30 menit. Industri mobil atau motor tidak bisa disalahkan, karena mereka terpaksa pakai motor atau mobil karena perjalanan jauh akibat rumah yang berada di pinggiran seperti di Bojong Gede ,” ungkapnya. QAR
Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, dari sejumlah nama yang mencuat kepermukaan sebagai calon Gubernur DKI, belum ada yang terang-terangan dan bulat maju di Pilgub 2012.
“Yanga saya perhatikan, masih banyak yang malu-malu kucing,” cetusnya Qodari kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Sejumlah kandidat yang muncul seperti Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli, Ketua DPD Golkar DKI Prya Ramadhani, Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS Triwitjaksana, Rano Karno, Yan Farid dan lainnya.
“Kalau Foke (Gubernur Fauzi Bowo), saya kira sudah mulai padam auranya pada Pilkada 2012,” papar Qodari.
Meski demikian, Qodari mengatakan, ada tiga syarat untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Pertama, kursi Gubernur DKI itu itu harus diisi figur yang memiliki pemikiran out of the box atau berpikir secara tak biasa dan keluar dari pemikiran monoton.
“Memiliki gagasan atau terobosan-terobosan, atau berpikir lain dari yang biasanya,” katanya.
Kedua, DKI-1 itu wajib memiliki keberanian tinggi, komit, tegas dan bertanggungjawab. Tidak mencla-mencle, apalgi berlindung di balik kesalahan orang lain. “Kalau pemimpin DKI mudah goyang, maka dampaknya dipastikan tidak akan memberikan kemajuan.”
Ketiga, Gubernur DKI harus memiliki kemampuan komunikasi politik. Pasalnya, Gubernur Jakarta akan bertatapan dengan banyak pihak. “Kalau keberanian itu dibarengi dengan kemampuan komunikasi, maka akan tetap menghasilkan sesuatu yang harmonis,” ujarnya.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago menilai, Jakarta memerlukan pemimpin atau gubernur visioner (memiliki visi masa depan) dalam membenahi Jakarta.
Sebab, banyak persoalan dihadapi masyarakat Jakarta, mulai dari kemacetan, banjir, perlunya perumahan bagi masyarakat kecil, pembenahan transportasi.
“Jadi, Jakarta butuh pemimpin visioner dan tanggap dengan kebutuhan warganya,” kata Andrinof dalam diskusi “Mengurai Masalah Infrastruktur di Jakarta” beberapa waktu lalu.
Andrinof mengungkapkan, setiap hari ada persoalan yang dihadapi masyarakat Jakarta, yakni kemacetan.
Selama ini, kemacetan selalu dikaitkan dengan pertumbuhan jalan yang lambat serta kenaikan pengunaan kendaraan pribadi.
Padahal, kemacetan di Jakarta karena sektor perumahan belum terpenuhi dalam pembangunan ibukota.
Saat ini, kemacetan di Jakarta disebabkan padatnya penduduk ibukota serta tingginya angka mobilisasi warga dalam sehari.
Tercatat penduduk Jakarta saat siang hari mencapai 11 juta jiwa, sementara di malam hari mencapai 8-9 juta jiwa.
Angka itu menandakan ada sebanyak 1-2 juta warga yang berasal dari luar kota. Sementara angka mobilisasi mencapai 26 juta sehari. Dengan makin tingginya mobilisasi, maka penggunaan kendaraan pribadi semakin tinggi lantaran angkutan umum belum memadai.
”Angkanya tidak akan sebesar itu kalau mereka punya tempat tinggal dekat dengan tempat kerjanya. Seperti di Singapura, paling lama sampai kantor 30 menit. Industri mobil atau motor tidak bisa disalahkan, karena mereka terpaksa pakai motor atau mobil karena perjalanan jauh akibat rumah yang berada di pinggiran seperti di Bojong Gede ,” ungkapnya. QAR
Tak Mau Sendiri Dijerat
Walikota Bekasi
Minta Wakilnya
Diperiksa KPK
Tak mau sendirian dijerat kasus dugaan korupsi, Mochtar Muhammad, Walikota Bekasi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Walikota Bekasi Rahmad Efgendi.
Hal itu diungkapkan Sirra Prayuna, kuasa hukum Walikota Bekasi Mochtar Muhammad kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Sirra, tidak hanya kliennya saja yang menggunakan ada APBD, tapi Wakil Walikota juga diduga turut serta dalam kasus dugaan suap pengesahan dana anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD Kota Bekasi tahun 2010 sebesar Rp 1,7 miliar untuk audiensi dengan masyarakat Bekasi.
“Dalam nomeklatur APBD, dana itu disebutkan untuk walikota dan wakil walikota. Itu satu paket. Artinya, dia ikut menggunakan anggaran itu, tapi tidak diperiksa. Jadi, belum sempurna kalau (Wakil Walikota Bekasi) tidak diperiksa,” ujar Sirra.
Karena itu, dia berharap, tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak memanggil dan memeriksa Rahmat Effendi.
Sirra yakni jika Wakil Walikota Bekasi yang politisi partai Golkar itu dapat menjelaskan duduk perkara kasus yang tengah dijalani kliennya.
Permintaan pemeriksaan Wakil Walikota Bekasi itu, kata Sirra, sudah disampaikan ke KPK. Dalam waktu dekat ini, KPK akan memanggilnya. Mungkin minggu depan sudah dipanggil KPK,” katanya berdasarkan informasi yang diterimanya dari KPK.
Sementara, jubir KPK, Johan Budi mengatakan, masih mengembangkan kasus tersebut. Sejauh ini, kata Johan, KPK
belum menemukan bukti yang menyudutkan Rahmat. “Tapi, tidak menutup kemungkinan kalau nanti kasus itu meyeret wakilnya,” katanya kepada Rakyat Merdeka kemarin
Jika KPK menemukan minimal dua alat bukti, lanjut dia, pihaknya tidak perlu didesak untuk menyeret Rahmat dalam kasus dugaan korupsi APBD.
“Hingga saat ini kami belum menemukan bukti kearah sana,” ucapnya. QAR
Minta Wakilnya
Diperiksa KPK
Tak mau sendirian dijerat kasus dugaan korupsi, Mochtar Muhammad, Walikota Bekasi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Walikota Bekasi Rahmad Efgendi.
Hal itu diungkapkan Sirra Prayuna, kuasa hukum Walikota Bekasi Mochtar Muhammad kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Sirra, tidak hanya kliennya saja yang menggunakan ada APBD, tapi Wakil Walikota juga diduga turut serta dalam kasus dugaan suap pengesahan dana anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD Kota Bekasi tahun 2010 sebesar Rp 1,7 miliar untuk audiensi dengan masyarakat Bekasi.
“Dalam nomeklatur APBD, dana itu disebutkan untuk walikota dan wakil walikota. Itu satu paket. Artinya, dia ikut menggunakan anggaran itu, tapi tidak diperiksa. Jadi, belum sempurna kalau (Wakil Walikota Bekasi) tidak diperiksa,” ujar Sirra.
Karena itu, dia berharap, tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak memanggil dan memeriksa Rahmat Effendi.
Sirra yakni jika Wakil Walikota Bekasi yang politisi partai Golkar itu dapat menjelaskan duduk perkara kasus yang tengah dijalani kliennya.
Permintaan pemeriksaan Wakil Walikota Bekasi itu, kata Sirra, sudah disampaikan ke KPK. Dalam waktu dekat ini, KPK akan memanggilnya. Mungkin minggu depan sudah dipanggil KPK,” katanya berdasarkan informasi yang diterimanya dari KPK.
Sementara, jubir KPK, Johan Budi mengatakan, masih mengembangkan kasus tersebut. Sejauh ini, kata Johan, KPK
belum menemukan bukti yang menyudutkan Rahmat. “Tapi, tidak menutup kemungkinan kalau nanti kasus itu meyeret wakilnya,” katanya kepada Rakyat Merdeka kemarin
Jika KPK menemukan minimal dua alat bukti, lanjut dia, pihaknya tidak perlu didesak untuk menyeret Rahmat dalam kasus dugaan korupsi APBD.
“Hingga saat ini kami belum menemukan bukti kearah sana,” ucapnya. QAR
Friday, March 4, 2011
Dewan Temukan Praktik Mafia Anggaran Daerah
Modusnya, Menggunakan Peraturan Menkeu Bodong
Tak hanya mafia pajak dan hukum berkeliaran di negeri ini. Tapi, mafia anggaran sudah mulai menggerogoti keuangan daerah. Modusnya, dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bodong.
Anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati menemukan indikasi kuat adanya praktik mafia anggaran dalam alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) tahun 2011 di Kementerian Keuangan.
Menurut Wa Ode, indikasi kuat praktik mafia anggaran itu ditemukan di 10 provinsi dan 120 kabupaten/kota.
Ke-10 provinsi itu adalah Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DIY, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bali, dan Papua.
Sedang alokasi anggaran DPID untuk kabupaten/kota yang dihapus seluruhnya merupakan daerah tertinggal yang seharusnya mendapatkan dana itu.
Misalnya, di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur (Kaltim) yang semestinya dapat alokasi DPID 2011 sebesar Rp 40,607 miliar, tapi anggaran itu dihilangkan. Begitu pula di Kabupaten Bangka Belitung dari rumus fiskal mendapat Rp 31 miliar tiba-tiba hilang sama sekali. Sama halnya dengan di Sumatera Selatan alokasi DPID 2011 sebesar Rp 29 miliar juga dihilangkan. “Sedangkan, alokasi anggaran DPID yang dikurangi jumlahnya minimal Rp 10 miliar,” jelas Wa Ode kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Padahal, lanjutnya, ketika merujuk hasil Raker Badan Anggaran DPR dengan pihak pemerintah pada Oktober 2010 dalam simulasi penghitungan alokasi DPID 2011 untuk daerah-daerah, seharusnya mendapatkan dana itu.
“Tapi, nyatanya, dana itu disunat, bahkan di hapus. Saya menduga ada oknum yang bermain dalam masalah ini,” paparnya.
Praktik mafia anggaran ini, lanjut anggota Komisi VII DPR ini, terungkap dengan beredarnya lampiran Peraturan Menteri Keuangan 25/PM.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DPID TA 2011 yang dirilis dalam website Kemenkeu.
Ternyata, katanya, kampiran itu sama persis dengan lampiran PMK bodong yang sempat beredar dan telah dibantah Menteri Keuangan Agus Martowardoyo.
”Ini fatal, praktik tidak sehat karena telanjang semua. Saya tidak menuduh. Tapi, dari indikasi yang ada, saya menarik benang merah bahwa ada praktik tidak tranparan dan mencederai good government,” ujar politisi PAN ini.
Padahal, jika merujuk PMK 25/PMK.07/2011 Pasal 2 Ayat 1 disebutkan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang menerima DPID beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam Raker Banggar DPR.
“Mestinya yang diikuti adalah hasil simulasi perhitungan alokasi DPID TA 2011 yang dibahas dalam Raker Badan Anggaran DPR dengan Menkeu pada 6-11 Oktober 2010. Bukan lampiran yang dimuat di website Kemenkeu yang tidak pernah dibahas sama sekali oleh Badan Anggaran DPR,” ungkapnya.
Karena itu, tambah Wa Ode, dirinya mendesak Menkeu untuk menjelaskan keganjilan alokasi DPID yang totalnya Rp 7,7 triliun itu. Apalagi, Menkeu dikenalnya taat azas.
“Seharusnya, ada penjelasan, kok ada hal seperti ini. Tapi, saat raker dia (menkeu) tidak menjelaskan, hanya menjawab secara global,” ucapnya.
Sementara, Humas Kementerian Keuangan, Yudy Pramadi ketika dikonfirmasi Rakyat Merdeka, tadi malam, belum bisa berkomentar terkait masalah itu.
“Nanti, saya akan cek dulu informasinya. Saya juga belum mengetahuinya secara jelas. Yang jelas, Kementerian Keuangan itu memiliki desk luas sehingga perlu waktu untuk menelaahnya,” tutupnya. QAR
Tak hanya mafia pajak dan hukum berkeliaran di negeri ini. Tapi, mafia anggaran sudah mulai menggerogoti keuangan daerah. Modusnya, dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bodong.
Anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati menemukan indikasi kuat adanya praktik mafia anggaran dalam alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) tahun 2011 di Kementerian Keuangan.
Menurut Wa Ode, indikasi kuat praktik mafia anggaran itu ditemukan di 10 provinsi dan 120 kabupaten/kota.
Ke-10 provinsi itu adalah Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DIY, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bali, dan Papua.
Sedang alokasi anggaran DPID untuk kabupaten/kota yang dihapus seluruhnya merupakan daerah tertinggal yang seharusnya mendapatkan dana itu.
Misalnya, di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur (Kaltim) yang semestinya dapat alokasi DPID 2011 sebesar Rp 40,607 miliar, tapi anggaran itu dihilangkan. Begitu pula di Kabupaten Bangka Belitung dari rumus fiskal mendapat Rp 31 miliar tiba-tiba hilang sama sekali. Sama halnya dengan di Sumatera Selatan alokasi DPID 2011 sebesar Rp 29 miliar juga dihilangkan. “Sedangkan, alokasi anggaran DPID yang dikurangi jumlahnya minimal Rp 10 miliar,” jelas Wa Ode kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Padahal, lanjutnya, ketika merujuk hasil Raker Badan Anggaran DPR dengan pihak pemerintah pada Oktober 2010 dalam simulasi penghitungan alokasi DPID 2011 untuk daerah-daerah, seharusnya mendapatkan dana itu.
“Tapi, nyatanya, dana itu disunat, bahkan di hapus. Saya menduga ada oknum yang bermain dalam masalah ini,” paparnya.
Praktik mafia anggaran ini, lanjut anggota Komisi VII DPR ini, terungkap dengan beredarnya lampiran Peraturan Menteri Keuangan 25/PM.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DPID TA 2011 yang dirilis dalam website Kemenkeu.
Ternyata, katanya, kampiran itu sama persis dengan lampiran PMK bodong yang sempat beredar dan telah dibantah Menteri Keuangan Agus Martowardoyo.
”Ini fatal, praktik tidak sehat karena telanjang semua. Saya tidak menuduh. Tapi, dari indikasi yang ada, saya menarik benang merah bahwa ada praktik tidak tranparan dan mencederai good government,” ujar politisi PAN ini.
Padahal, jika merujuk PMK 25/PMK.07/2011 Pasal 2 Ayat 1 disebutkan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang menerima DPID beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam Raker Banggar DPR.
“Mestinya yang diikuti adalah hasil simulasi perhitungan alokasi DPID TA 2011 yang dibahas dalam Raker Badan Anggaran DPR dengan Menkeu pada 6-11 Oktober 2010. Bukan lampiran yang dimuat di website Kemenkeu yang tidak pernah dibahas sama sekali oleh Badan Anggaran DPR,” ungkapnya.
Karena itu, tambah Wa Ode, dirinya mendesak Menkeu untuk menjelaskan keganjilan alokasi DPID yang totalnya Rp 7,7 triliun itu. Apalagi, Menkeu dikenalnya taat azas.
“Seharusnya, ada penjelasan, kok ada hal seperti ini. Tapi, saat raker dia (menkeu) tidak menjelaskan, hanya menjawab secara global,” ucapnya.
Sementara, Humas Kementerian Keuangan, Yudy Pramadi ketika dikonfirmasi Rakyat Merdeka, tadi malam, belum bisa berkomentar terkait masalah itu.
“Nanti, saya akan cek dulu informasinya. Saya juga belum mengetahuinya secara jelas. Yang jelas, Kementerian Keuangan itu memiliki desk luas sehingga perlu waktu untuk menelaahnya,” tutupnya. QAR
Thursday, March 3, 2011
Jelang Pilkada DKI, Nachrowi Mantapkan Barisan
Kandidat kuat pilkada DKI 2012 dari Partai Demokrat, Nachrowi Ramli nampak menggalang dukungan. Hal itu terlihat saat ketua DPD PD DKI itu meresmikan pembukaan warung koperasi di Jakarta kemarin.
Sesampainya di gedung Dekopin, di Jalan Darmawangsa nomor 18 itu, Nachrowi yang dibawa dengan mobil warna putih bernopol B 374 WIZ langsung disambut dengan keceriaan. Setiap orang menyalami dan banyak diantara mereka saling cium pipi kiri dan kanan seakan menunjukan keakrabannya dengan semua orang.
Ditemani pemimpin perusahaan Rakyat Merdeka Alwi Hamu, dan isteri pimpinan Fraksi Partai Demokrat, Ja’far Hafsah nampak ceria dengan sesekali dibalut canda.
Dalam sambutannya, dia berharap Dekopinwil DKI mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu pedagang kaki lima.
Menurutnya, Dekopin ini tengah menitikberatkan pada pembinaan sejumlah koperasi yang kini dalam keadaan mati suri. Dari data yang dikumpulkada Dekopin, koperasi yang mati suri di DKI Jakarta berjumlah 5000.
Maka, Nacrowi berharap pada semester tahun ini, pihaknya mampu membangkitkan 2500 koperasi mati suri.
“Insya Allah akhir tahun ini selesai, tapi kita belum bisa pastikan,” katanya
Kelestarian koperasi itu penting untuk ditingkatkan, sebab, kata Nachrowi, koperasi merupakan unit kegiatan pembangkit ekonomi kerakyatan sekaligus sebagai wadah untuk memprakarsai pedagang kaki lima.
Selain itu, Nachowi mengatakan, koperasi juga menjadi salah satu pendukung utama bagi terciptanya kesejahteraan. “Dan ini merupakan salah satu cita-cita pak SBY. Beliau menginginkan peningkatan dibidang perekonomian,” katanya dengan mengenakan baju batik lengan pendek itu saat acara pembukaan warung koperasi di Jakarta kemarin.
Menurut orang yang digadang-gadang mencalonkan diri di pilkada DKI itu, peran aktif koperasi, sambung dia, akan memposisikan koperasi mampu bersaing dengan pengusaha modal besar. “Jangan hanya tinggal diam. Bila seluruh koperasi bersatu, maka akan semakin eksis,” tutupnya
Usai memberikan sambutan, dia dihibur dengan sejumlah nyanyian dan tari-tarian latin dari ibu-ibu. Dalam kesempatan itu, Alwi Hamu-pun menyumbangkan lagu “let itu be me”.
Usai acara, Nachrowi nampak berkumpul membicarakan soal persiapan pilkada DKI. Dalam ruangan itu, nampak Heru Johermansyah, ketua umum satria, salah satu sayap gerindra.
“biasa, bicarain tentang persiapan pilkada,” ucapnya singkat kepada Rakyat Merdeka kemarin.
Sementara itu, Nachrowi Ramli juga mengaku siap menjadi gubernur DKI Jakarta masa bakti 2012-2017, jika nantinya ditetapkan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti pilkada tahun 2012.
“Tapi saya tidak mau banyak berkomentar soal pilkada, sekarang lebih baik kita bicarakan tentang dekopinwil,” katanya
Karena itu dia berharap agar Dekopin dapat memberikan dukungannya di pilkada 2012.
“Ya, (dukungan) itu wajib,” katanya usai pembukaan warung koperasi di Jakarta kemarin. QAR
Sesampainya di gedung Dekopin, di Jalan Darmawangsa nomor 18 itu, Nachrowi yang dibawa dengan mobil warna putih bernopol B 374 WIZ langsung disambut dengan keceriaan. Setiap orang menyalami dan banyak diantara mereka saling cium pipi kiri dan kanan seakan menunjukan keakrabannya dengan semua orang.
Ditemani pemimpin perusahaan Rakyat Merdeka Alwi Hamu, dan isteri pimpinan Fraksi Partai Demokrat, Ja’far Hafsah nampak ceria dengan sesekali dibalut canda.
Dalam sambutannya, dia berharap Dekopinwil DKI mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu pedagang kaki lima.
Menurutnya, Dekopin ini tengah menitikberatkan pada pembinaan sejumlah koperasi yang kini dalam keadaan mati suri. Dari data yang dikumpulkada Dekopin, koperasi yang mati suri di DKI Jakarta berjumlah 5000.
Maka, Nacrowi berharap pada semester tahun ini, pihaknya mampu membangkitkan 2500 koperasi mati suri.
“Insya Allah akhir tahun ini selesai, tapi kita belum bisa pastikan,” katanya
Kelestarian koperasi itu penting untuk ditingkatkan, sebab, kata Nachrowi, koperasi merupakan unit kegiatan pembangkit ekonomi kerakyatan sekaligus sebagai wadah untuk memprakarsai pedagang kaki lima.
Selain itu, Nachowi mengatakan, koperasi juga menjadi salah satu pendukung utama bagi terciptanya kesejahteraan. “Dan ini merupakan salah satu cita-cita pak SBY. Beliau menginginkan peningkatan dibidang perekonomian,” katanya dengan mengenakan baju batik lengan pendek itu saat acara pembukaan warung koperasi di Jakarta kemarin.
Menurut orang yang digadang-gadang mencalonkan diri di pilkada DKI itu, peran aktif koperasi, sambung dia, akan memposisikan koperasi mampu bersaing dengan pengusaha modal besar. “Jangan hanya tinggal diam. Bila seluruh koperasi bersatu, maka akan semakin eksis,” tutupnya
Usai memberikan sambutan, dia dihibur dengan sejumlah nyanyian dan tari-tarian latin dari ibu-ibu. Dalam kesempatan itu, Alwi Hamu-pun menyumbangkan lagu “let itu be me”.
Usai acara, Nachrowi nampak berkumpul membicarakan soal persiapan pilkada DKI. Dalam ruangan itu, nampak Heru Johermansyah, ketua umum satria, salah satu sayap gerindra.
“biasa, bicarain tentang persiapan pilkada,” ucapnya singkat kepada Rakyat Merdeka kemarin.
Sementara itu, Nachrowi Ramli juga mengaku siap menjadi gubernur DKI Jakarta masa bakti 2012-2017, jika nantinya ditetapkan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti pilkada tahun 2012.
“Tapi saya tidak mau banyak berkomentar soal pilkada, sekarang lebih baik kita bicarakan tentang dekopinwil,” katanya
Karena itu dia berharap agar Dekopin dapat memberikan dukungannya di pilkada 2012.
“Ya, (dukungan) itu wajib,” katanya usai pembukaan warung koperasi di Jakarta kemarin. QAR
Tuesday, March 1, 2011
Demokrat DKI Siaga Jika Gubernur Dipilih DPRD
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta sudah mulai siaga mengantisipasis wacana pengembalian pemilihan gubernur oleh DPRD.
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Sandy mengatakan, pihaknya mendukung segala kebijakan serta keputusan yang dihasilkan antara pemerintah dengan DPR tentang sistem pemilihan gubernur kelak.
“Pokoknya apapun keputusannnya, kita akan siap terima,” kata Sandy saat dihubungi Rakyat Merdeka kemarin.
Saat ini, lanjut Sandy, Partai Demokrat DKI tidak akan mempermasalahkan apakah Pilkada DKI 2012 itu dipilih secara langsung ataupun dipilih DPRD.
Pasalnya, anggota Komisi B DPRD DKI itu mengaku, partainya sudah menyiapkan tim guna memenangkan pasangan calonnya di pemilihan nanti. “Kalau Pak Nachrowi sudah bilang, ya (bergerak), kami langsung berjalan,” akunya
Sekretaris fraksi DPRD Jakarta itu.
Saat ini, katanya, seluruh kader terus menggalang konsolidasi di internal hingga tingkat ranting dengan sejumlah program-program, baik DPD ataupun fraksi DPRD.
“Kita terus turun ke lapangan, tapi bukan hanya menjelang pilkada saja,” ucapnya
Selain itu, kata Sandy, pihaknya membuka pintu koalisi dengan seluruh partai yang punya kesamaan persepsi guna memenangkan pilkada DKI.
Hingga kini, partai berlambang mercy itu sudah menguat pada satu nama, yaitu Nachrowi Ramli yang menjabat ketua DPD Demokrat DKI.
Dari tingkat DPD ke bawah, sudah sepakat tahun 2012 akan mencalonkan Nachrowi sebagai gubernur. “Keputusan ini akan disampaikan kepada pengurus Demokrat pusat,” ujarnya.
Permintaan Nachrowi sebagai calon Gubernur DKI itu merupakan salah satu hasil musyawarah daerah (Musda) II DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, November 2010. Musda II DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu kembali memilih Nachrowi Ramli sebagai Ketua DPD I Partai Demokrat DKI Jakarta 2010-2015. QAR
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Sandy mengatakan, pihaknya mendukung segala kebijakan serta keputusan yang dihasilkan antara pemerintah dengan DPR tentang sistem pemilihan gubernur kelak.
“Pokoknya apapun keputusannnya, kita akan siap terima,” kata Sandy saat dihubungi Rakyat Merdeka kemarin.
Saat ini, lanjut Sandy, Partai Demokrat DKI tidak akan mempermasalahkan apakah Pilkada DKI 2012 itu dipilih secara langsung ataupun dipilih DPRD.
Pasalnya, anggota Komisi B DPRD DKI itu mengaku, partainya sudah menyiapkan tim guna memenangkan pasangan calonnya di pemilihan nanti. “Kalau Pak Nachrowi sudah bilang, ya (bergerak), kami langsung berjalan,” akunya
Sekretaris fraksi DPRD Jakarta itu.
Saat ini, katanya, seluruh kader terus menggalang konsolidasi di internal hingga tingkat ranting dengan sejumlah program-program, baik DPD ataupun fraksi DPRD.
“Kita terus turun ke lapangan, tapi bukan hanya menjelang pilkada saja,” ucapnya
Selain itu, kata Sandy, pihaknya membuka pintu koalisi dengan seluruh partai yang punya kesamaan persepsi guna memenangkan pilkada DKI.
Hingga kini, partai berlambang mercy itu sudah menguat pada satu nama, yaitu Nachrowi Ramli yang menjabat ketua DPD Demokrat DKI.
Dari tingkat DPD ke bawah, sudah sepakat tahun 2012 akan mencalonkan Nachrowi sebagai gubernur. “Keputusan ini akan disampaikan kepada pengurus Demokrat pusat,” ujarnya.
Permintaan Nachrowi sebagai calon Gubernur DKI itu merupakan salah satu hasil musyawarah daerah (Musda) II DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, November 2010. Musda II DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu kembali memilih Nachrowi Ramli sebagai Ketua DPD I Partai Demokrat DKI Jakarta 2010-2015. QAR
Subscribe to:
Posts (Atom)