80 Persen Tender Proyek Pemerintah Bermasalah

Nggak Punya Upaya Paksa 

KPPU Putuskan 265 Perkara

Praktik kongkalikong dalam proses tender masih banyak terjadi. Hal itu dibuktikan banyaknya pengaduan yang diterima Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU).

SEPANJANG  tahun 2000-2012 KPPU menerima 1.735 laporan, tapi yang layak ditindaklanjuti 265 perkara saja.  Di antaranya terkait kasus Indomaret, tender divsestasi Indomobil, Astro TV, VLCC Pertamina, Carrefour, serta pembelian saham Indosat dan Telkomsel oleh Temasek.

Dari 265 perkara itu, 89 perkara telah diputuskan KPPU. Rinciannya, 50 perkara diperkuat Pengadilan Negeri, dan 39 perkara dibatalkan. Di tingkat kasasi terdapat 68 perkara. Mahkamah Agung memperkuat 50 perkara yang diputuskan KPPU.

Diungkapkan, laporan dan perkara ditangani KPPU sebanyak 80 persen merupakan tender proyek lembaga pemerintah yang diduga bermasalah. “Paling banyak persaingan tender sebanyak 80 persen kasus tender,” kata anggota KPPU Sukarmi kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Diungkapkan,  membeberkan, dalam struktur kepegawaian meski KPPU diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri, tapi ternyata kita tidak dimasukkan dalam sistem birokrasi. “Makanya, tak aneh banyak pegawai KPPU yang mengundurkan diri,” kata Sukarmi.

Dalam penanganan perkara, KPPU kerap kesulitan memanggil para pihak, karena tak memiliki kewenangan melakukan upaya paksa. “Kita perlu minta bantuan penyidik Polri,” ujarnya.

Menurutnya,  KPPU juga sering kesulitan mendapatkan bukti direct efiden (bukti langsung) yang berupa perjanjian baik secara tertulis ataupun lisan dalam mengungkap kasus kartel dalam persaingan usaha.

Diperlukan bukti bukti-bukti ekonomi. Misalnya, terjadi paralelism harga. Kenapa terjadi harga yang sama antara pelaku usaha tersebut. patut diduga telah terjadi praktik kartel. “Kami berharap ke depan agar bukti ekonomi menjadi alat bukti yang sah,” ujarnya.

Menurutnya, revisi Undang-Undang No 5 Tahun 1999 diharapkan dapat memperjelas kewenangan dan kelembagaan KPPU.  “Banyak kekurangan dan kelemahan yang membuat KPPU jadi sulit untuk bertindak, terutama mengenai hak sita dan hak paksa. Tapi  Revisi bukan kewenangan KPPU. Kita hanya menyiapkan naskah akademis.,” tuturnya.

Komisioner KPPU lainnya, Tadjuddin Noer Said menduga, ada pihak-pihak tertentu berusaha memperlemah lembaganya dengan mengajukan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. “Mereka itu kelompok perusahaan besar yang mencoba memengaruhi pemerintah agar kewenangan KPPU dikurangi. Diduga kebanyakan mereka yang tak puas dengan keputusan kami, ” katanya.

Di berharap kepada DPR, dalam merevisi Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya mendengarkan masukan dari para pengusaha, melainkan juga dari KPPU.

“Pemikiran kami sangat sederhana, untuk apa ekonomi nasional meningkat, tetapi tidak merembes ke bawah. Itu kan berarti pertumbuhkan ekonomi tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Meskipun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. mengamanatkan KPPU wajib menjaga kepentingan umum, efisiensi, dan mencegah praktik monopoli, tapi lembaga yang bermarkas di kawasan Jakarta Pusat ini banyak menghadapi kendala.

Minimnya kewenangan dan perhatian pemerintah membuat keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dipandang sebelah mata.

Kondisi  itulah yang nantinya akan dihadapi sembilan komisioner baru KPPU yang telah terpilih di DPR pada Selasa lalu untuk lima tahun mendatang. (Lihat tabel di bawah ini). QAR

Inilah Pejabat KPPU Periode 2012-2017

1. Nawir Messi

2. Tresna P Soemardi

3. Syarkawi Rauf

4. Sukarmi

5. Munrokhim Misanam

6. Saidah Sakwan

7. Kurnia Sya'Rannie

8. Chandra Setiawan

9. Kamser Lumbanradja

Erik Satrya Wardhana, Wakil Ketua Komisi VI DPR

Pemerintah Dipengaruhi

Kepentingan Asing

Banyaknya proyek tender milik pemerintah bermasalah diduga menjadi penyebab minimnya dukungan terhadap KPPU.

Salah satu bentuk ketidakseriusan pemerintah terhadap KPPU, di antaranya  menjelang fit and proper test komisioner KPPU. DPR berpendapat, komposisi komisioner KPPU itu harus lebih dari sembilan orang mengingat kapasitas dan beban kerja yang begitu banyak. “Kami usul menjadi 13 orang pada Januari. Tapi, pemerintah menolak. Itupun kami terima jawabannya September 2012 lalu.”

Patut diduga dipengaruhi  intervensi asing  ikut memengaruhi sikap pemerintah terhadap KPPU. Kalau lembaga itu bekerja efektif dan power full tentu bisa menghambat kepentingan memainkan kartel dan oligopoly.

Sekalipun kewenangan KPPU terbatas, DPR berharap komisioner terpilih memiliki tak ciut nyali dan tetap berintegritas. Yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman perkara yang ditangani agar dapat membuat suatu keputusan yang tepat. “Jangan berpihak pada pengusaha tertentu karena iming-iming tertentu.”

QAR

126 Bocah Hilang Di Rumah Sakit & Sekolah-Sindikat Penculikan Beredar Di Mana-mana

   “Dia Cello Aditya anakku,” itulah jeritan Syifa Maesyatul Khoirot (20) yang didampingi suaminya Jaja Nurdiansyah (31) menjelang tes DNA untuk kedua kalinya di Laboratorium Lembaga Eijkman, Jakarta, belum lama ini.
   Pasangan suami isteri ini ya­kin, bayi laki-laki yang ditemu­kan dalam kardus di kampung Pon­col, Cikarang Utara, Oktober lalu adalah anaknya yang hilang di Rumah Sakit Siti Zachroh, Jl Hasanuddin 84, Tambun, Bekasi pada September 2012.
   Sekalipun hasil tes DNA me­nun­jukkan bayi yang polisi namai Muhammad Jalil itu bukan anak kandung Jaja-Syfah, tapi karena keyakinan pasangan paruh baya itu, akhirnya Polres Bekasi mem­percayakan kepada mereka untuk merawat bayi tersebut.
   Sampai kini Polresta Bekasi masih belum bisa menangkap pe­lakunya.
   Tangisan Jaja-Syifa ini meru­pa­kan satu dari ratusan pasangan yang masih kehilangan anaknya.
Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepan­jang Januari-Oktober ada 126 ka­sus penculikan anak. 37 kasus di antaranya hi­lang di Rumah Sakit, Klinik Ber­salin maupun Pus­kesmas. Se­lebihnya hilang dari ling­kungan rumah, sekolah dan tempat ber­main.
   Angka ini meningkat di­ban­dingkan kasus pen­culikan anak pada tahun 2011, yakni sebanyak 86 kasus, 26 bayi diculik di lokasi yang sama.
   “Modus operandinya dengan ca­­ra mendekati korban dan menga­ku sebagai tenaga medis rumah bersalin.  Setelah keluarga tidak menaruh curiga, sindikat penculikan bayi kemudian mem­bawa lari bayi yang diincar,” kata Ketua KPAI, Arist Merdeka Sirait saat berbincang kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
   Dijelaskan, mudahnya para pelaku menculik anak karena sindikat penculikan bayi berbasis di rumah bersalin, rumah sakit, klinik bersalin, dan puskesmas.
   Sin­dikat itu melibatkan dan me­manfaatkan tenaga kesehatan se­perti suster, bidan, bahkan pe­tu­gas kebersihan dan petugas me­dis magang. Pelaku meman­faat­kan kelengahan keluarga korban yang menyangka mereka petugas medis biasa.
   Menurutnya, sering kali pelaku memanfaatkan kelengahan para petugas kesehatan dan lemahnya sistem keamanan rumah bersa­lin.”Sasaran para pelaku penculik bayi di rumah bersalin adalah ba­yi yang berusia lima hari ke ba­wah,” ucapnya.
   Pemilihan umur tersebut untuk mempermudah pengalihan iden­ti­tas bayi, baik akta lahir maupun surat kenal lahir.
   Dikatakan, tujuan penculikan anak-anak di bawah satu tahun un­tuk tujuan adopsi ilegal, baik un­tuk memenuhi permintaan dalam negeri maupun permin­taan lintas negara. Fakta yang te­rungkap, adopter bayi-bayi yang diculik itu memberikan imbalan kepada pelaku penculikan de­ngan kisaran Rp 5-10 juta per bayi sebagai pengganti biaya per­­salinan dan perawatan.
   “Anak-anak yang diculik ada juga yang dieksploitasi seksual dan ekonomi dengan umur 12 tahun. Mereka dipekerjakan di ja­lanan maupun di tempat-tem­pat prostitusi,” bebernya
   Dari segi penegakan hukum, Komnas PA menilai, aparat pe­ne­gak hukum tak maksimal memberantas para pelaku sin­dikat penculikan dan perko­saan anak.
   Menurutnya, kondisi itu terja­di bukan disebabkan keku­ra­ngan sumber daya manusia, na­mun lebih pada keefektifan struk­tur Polri.
   “Perlindungan Pe­rempuan dan Anak (PPA) hanya setingkat unit, dan ada di Polres. Harusnya  se­tingkat Satuan dan di tiap Pol­sek,” sesalnya.
   Akibatnya, kata dia, segala ke­pu­tusan penyelidikan kasus pidana perempuan dan anak di bawah umur  harus melalui ka­sat res­krim terlebih dahulu, baru pe­nye­lidikan bisa dilanjutkan. Struk­tur tersebut dianggap mem­perlama proses penyelidikan, se­hingga pengungkapan kasus tidak mak­simal.
   Kepolisian memang telah me­miliki struktur khusus untuk me­nangani kasus perempuan dan anak, yaitu Unit Perlindungan Pe­rempuan dan Anak.
   Namun, unit itu berada di bawah naungan Sa­tuan Reserse Kriminal. PPA juga tidak berada di tiap Polsek.
Terpisah, Kepala Biro Pene­rangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar memastikan akan menyelidiki dugaan pen­culikan anak serta perdagangan organ tubuh manusia yang kian marak.
   Menurutnya, Kapolri telah me­merintahkan seluruh Kapolda segera mengusut laporan pen­­cu­likan anak. Selain upaya pe­nin­dakan, Polri juga melakukan pe­nyuluhan terhadap pihak seko­lah maupun orang tua, agar lebih ketat melakukan penga­wasan terhadap anak-anak.
   “Kami juga menggandeng Ko­misi Nasional (Komnas) Per­lin­du­ngan Anak dalam menangani kasus penculikan anak,” ucap­nya.

  Hukumannya Setara Dengan Kejahatan Teroris & Narkoba
  Muhamad Baghowi, Anggota Komisi VIII DPR

   Pelaku penculikan anak ha­rus dihukum berat. Bila perlu se­tara dengan vonis yang dibe­ri­kan kepada teroris dan penge­dar narkoba.
   Kejahatan penculikan anak bisa terus meningkat tiap tahun­nya. Pernikahan menginjak usia 43 tahun di luar negeri memicu persoalan ini.
   “Artinya, di usia itu mereka su­dah tidak produktif lagi. Ini yang memicu meningkatnya per­mintaan adopsi illegal.”
   Sekalipun memiliki naluri sebagai ibu dan menginginkan anak, tapi wanita-wanita di luar ne­geri tidak meng­ingin­kan ada­nya perubahan pada tu­buhnya.
   Untuk mencegah penculikan, diharapkan Rumah Sakit Ber­sa­lin dan Sekolah TK atau PAUD bisa memperketat penga­wa­san. Jangan membiarkan “orang asing” berkeliaran.
   Sedangkan untuk menghen­tikan eksploitasi anak, diperlu­kan kerja sama menyeluruh anta­ra pemerintah, aparat pe­negak hukum dan masyarakat sekitar, agar keselamatan anak terjamin.
   “Biasanya anggota sindikat penjualan anak ber­pu­ra-pura bekerja sebagai pem­bantu atau sebagai pengasuh anak.”
   Modus-modus tersebut perlu diketahui para orang tua. De­­ngan demikian memilih pe­ngasuh anak ataupun pem­ban­tu rumah tangga dapat dilakukan secara selektif.
   “Orang tua harus menyerah­kan kepercayaan ter­hadap orang yang telah dike­nal­nya.”

Peran Aktif Orang Tua Sangat Menentukan
Anna Surti Ariani, Psikolog Universitas Indonesia

   Peran aktif orang tua sangat besar dalam mencegah pencu­likan anak. Para orang tua harus mengenalkan area rumah ke­pada anak. “Kalau anak-anak su­­dah keluar dari area ini, me­reka harus berhati-hati.”
   Namun, yang tidak kalah pen­ting adalah menjalin hu­bungan baik dengan tetangga dan ling­kungan sekitar rumah. Di luar rumah, seperti di seko­lah, se­baik­­nya para orang tua yang me­ng­antar anak-anaknya lang­sung. Setidaknya perangkat sekolah dapat mengenali orang tua siswa melalui jalinan komu­nikasi.
   “Kalaupun ingin menitipkan anak, sebaiknya kepada orang de­kat yang dikenal dan diper­caya.”
Menitipkan anak kepada pem­bantu atau supir mesti de­ngan komunikasi yang baik, dan pas­tikan memper­la­kukan de­ngan baik orang yang dipercaya.
   “Persoalan gaji saja bisa men­jadi pemicu aksi penculikan.”
   Selain itu anak perlu diajarkan menerima ajakan dari orang yang tidak dikenal. “Sampaikan ke si kecil mereka harus berani, te­gas, dan waspada. Disapa, dija­wab secara sopan, tapi tetap ha­rus berani melapor ke orang tua bila menemukan hal mencu­rigakan.”
    Kepada pembantu, baby sis­ter dan supir pun dibiasakan me­lakukan laporan ke para orang tua saat menjaga anak. Qardhavi

Keikutsertaan Artis Di Pilkada

Cuma Kembang Gula Politik

Kebanyakan partai politik menyakini keikutsertaan artis dalam pemilukada mampu mendulang suara. Makanya saat ini menjadi fenomenal. Hanya saja dari sekian yang berhasil menduduki kepala/wakil daerah, belum ada yang terlihat prestasinya yang bersinar.

DI Pilkada Jawa Barat yang bakal digelar tahun depan sudah santer disebut-sebut calon dari kalangan artis. Ada nama Dede Yusuf sebagai petahana yang maju lagi sebagai Cagub. Dede akan diduetkan dengan Lex Laksamana yang merupakan bekas Sekretaris Daerah Jawa Barat. Keduanya diusung Partai Demokrat.

Demikian juga dengan Gubernur Ahmad Heryawan. Pria yang akrab di sapa Aher ini akan dipasangkan dengan aktor kawakan Deddy Mizwar. Kemudian ada Nurul Arifin yang santer dikabarkan akan mendampingi sebagai Cawagubnya Irianto MS Syafiuddin dari Golkar.

 

Direktur Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Arman Salam mengatakan, setidaknya ada empat variable untuk memenangkan pilkada, yakni, pengenalan, kesukaan, kepantasan dan dukungan.  

Menurutnya, untuk bisa menang di pilkada tak cukup mengandalkan popularitas. Bagi calon dari kalangan artis, modal awal berupa pengenalan sudah didapat. “Itu memudahkan untuk memasuki variable yang lain,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Namun tak selamanya para artis itu mampu meraup suara atau dukungan dari masyarakat. Banyak juga calon dari kalangan artis yang gagal. Sebut saja Saipul Jamil, Dery Drajat, ataupun Qomar. “Jelas itu menunjukkan popularitas tidak selamanya berbanding lurus dengan elektabilitas,” ucapnya. 

Selama ini, kata dia, Parpol meyakini artis dikategorikan orang-orang yang populer dan bisa mendulang suara. Padahal, bila hanya berpatokan pada popularitas bisa dipastikan akan kalah dengan calon non artis yang mempunyai modal sosial yang kuat.

Lalu bagaimana LSI memandang kepala daerah dari kalangan artis selama ini? Arman menegaskan, sampai saat ini belum terlihat prestasi yang bersinar. “Dede Yusuf dan Rano Karno secara faktual, kinerja mereka belum terlihat,” ucapnya. 

Arman berharap, partai politik dapat mencalonkan kadernya yang berkualitas, bukan sekadar mengandalkan popularitas. “Kalau hanya mengedepankan popularitas, artinya parpol itu tamak,” tukasnya.

Dalam pengamatan Arman, Rieke terbilang konsisten dengan paham oposisinya. Di DPR-pun dia cukup vocal menyuarakan kepentingan rakyat. Tapi, kata dia, di Pilgub Jabar, Rieke harus mampu melepaskan sekat-sekatnya sebagai pihak oposisi.

Hal senada diungkapkan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi. Dia menilai kemunculan artis dalam Pilkada merupakan bentuk “kemunduran” dari pesta demokrasi sesungguhnya. 

Menurutnya, menggaet artis adalah dianggap cara termudah dan ampuh bagi parpol dalam mendulang suara. Namun, tidak semua artis mampu memahami persoalan politik, sosial, ekonomi.

Banyak artis hanya tidak mementingkan intelektualnya yang teruji di lapangan. Mengikutsertakan artis sebagai pendorong perolehan suara melalui Pilkada merupakan metode kuno.

Namun untuk  artis seperti Deddy Mizwar  dan Rieke Dyah Pitaloka, Ari menilai banyak masyarakat sudah mengenal karakternya yang matang. “Di luar itu saya melihat hanya menjadi "bunga-bunga" pemanis Pilkada,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia berharap parpol ikut mendewasakan rakyat melalui pencalonan calon-calon yang berkualitas, bersahaja, dan memiliki jejak rekam yang teruji serta bebas korupsi. 

“Sangat minim kontribusi pemikiran dan sumbangsih nyata dari artis-artis yang menjadi anggota DPR atau yang menang di Pilkada. Kemunduran Dicky Candra dari Wakil Bupati Garut, Jawa Barat seharusnya menjadi penilaian parpol-parpol di Pilkada,” katanya.

Menanggapi minimnya prestasi kepala daerah dari kalangan artis Bakal Cagub Jabar dari PDIP Rieke Diah Pitaloka mengatakan, tidak pas penilaian itu diberikan padahal kinerjanya belum diuji. “Tidak bijak mengkritisi seseorang yang maju dalam pilkada berdasarkan latar belakangnya,” katanya.

Soal dukungan dari kalangan buruh, anggota Komisi IX DPR ini menegaskan, kaum buruh berharap terhadap pencalonannya itu bisa membantu memperjuangkan kepentingan bersama.

Anggota Komisi X DPR Venna Melinda yang digadang-gadang dalam Pilkada Blitar  menegaskan bahwa tak ada larangan bagi artis untuk ikut pilkada. Menurutnya, Artis adalah warga negara yang tidak boleh didiskriminasikan. 

“Sepanjang prosesnya berjalan fair, tidak ada money politic, tidak ada black campaign, boleh-boleh saja artis ikut pilkada,” katanya.

Menurut dia, popularitas bukan penentu kemenangan, tapi hanya salah satu faktor saja. “Kalau artis ikut dalam pilkada jangan berharap diperlakukan secara khusus. Berbaurlah dengan masyarakat agar dapat mengetahui keinginan mereka. Hanya memang popularitas seseorang dapat membuat biaya kampanye tidak terlalu mahal, mudah dikenal dan sebagainya.”

Menurutnya, supaya setiap artis yang berminat atau termotivasi mengikuti bursa pilkada di satu daerah ataupun di tempat asalnya, tidak hanya mengandalkan popularitas, tetapi juga harus memiliki kapabilitas dan kredibilitas sebagai pemimpin. Misalnya,  karena ada tawaran dari partai yang bersedia mengusung. “Harus memiliki basis dukungan di tataran akar rumput,” tukasnya.

Langkah sejumlah artis maju sebagai kepala daerah melalui Pilkada, didukung artis Dicky Chandra. Bekas Wakil Bupati Garut ini meminta rekan-rekan seprofesinya untuk meluruskan niatnya sebelum maju di Pilkada. “Kalau mau memperkaya diri, ya bekerja saja jadi pengusaha. Memimpin adalah pengabdian. Tapi sekarang banyak yang terjebak kasus, itu karena tidak siap orang-orang sekelilingnya nggak siap,” tegasnya.

Dicky menyarankan, agar para calon pemimpin yang akan maju di Pilkada harus mengenali tempat yang akan dipimpinnya. Kemudian, pahami pahami pemerintahan, dan anggaran. 

Dikatakan, semua orang, termasuk para artis untuk berpolitik, karena dunia politik merupakan tempat strategis untuk turut membangun bangsa. Karena hanya lewat politik, kekuasaan sebagai kepala daerah bisa diraih. “Kalau semua benci siapa yang akan bangun Indonesia dari segi politik,” pungkasnya. QAR

 //////////

Teguh Juwarno, Wasekjen DPP PAN

Membuka Kesempatan

Bagi Semua Kalangan

PAN memberi ruang bagi artis untuk ikut penjaringan pemilu legislatif maupun  Pilkada dengan tetap mempertimbangkan kualitasnya Ketika berada di panggung politik para artis tidak lagi sekadar mengandalkan keartisannya. Mereka sudah dituntut bisa bekerja menjalankan tugas dan mewakili konstituennya. 

“Proses rekrutmen memang ada juga yang non kader, akan tetapi baik yang kader atau bukan mereka dididik dulu. Ada melalui diklat dan proses organisai di partai. Fungsinya untuk meningkatkan kemampuan intelektual.”

Sejak Pemilu 2008 PAN menyadari kepopuleran tidak sepenuhnya dapat menarik suara masyarakat. Saat ini para pemilih sudah pandai dalam menentukan pilihan untuk menjadi wakilnya di DPR. “Tidak ada diskriminasi. Selain artis, PAN juga memberi ruang para profesional yang lain, dosen, aktivis LSM, wartawan, kita buka lebar-lebar,” QAR

 

Di Pilgub DKI, ICW Pelototi Dana Bansos

Rawan Diselewengkan Calon Incumbent

Meski Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, masih setahun lagi, tapi sejumlah kalangan sudah mulai mengawasi gerak-gerik kandidat bakal calon (balon), khususnya incumbent yang akan maju di Pilkada 2012.
Indonesian Corruption Watch (ICW), misalnya, sudah mempersiapkan armada untuk mempelototi atau mengawasi pengucuran dana bantuan sosial (bansos) dan hibah kepada masyarakat.
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan, jika pengawasan terhadap pengucuran dana bansos dan hibah lemah, maka dana tersebut rawan jadi bancakan atau diselewengkan untuk kepentingan penguasa. Modus penggunaan dana bansos dan hibah kerap dipakai incumbent menjelang pilkada. “Ini yang harus terus pantau dan diawasi. Apalagi, signal kuat, incumbent bakal maju lagi di pilkada,” papar Dahlan saat dihubungi Rakyat Merdeka, di Jakarta, tadi malam.
Menurut Dahlan, dana bansos kerap dibajak dan dipersonifikasi atas nama penguasa untuk mendulang suara di pilkada. Akibatnya, pemanfaatan dana jadi salah sasaran, karena hanya digelontorkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target. “Dana bansos banyak digunakan untuk membangun citra dan menjadi modal politik incumbent,” ujar peneliti Korupsi Politik ICW ini.
Dijelaskan, selain merupakan dana polulis karena bersinggungan langsung dengan masyarakat, dana bansos dan hibah juga tidak memerlukan prosedur sulit.
Umumnya, jelang pilgub, calon incumbent, lanjut Dahlan, menaikan jumlah anggaran tersebut. “Semakin mendekati (pilkada), maka biasanya dana tersebut semakin besar.”
Dalam pantauannya, ICW mensinyalir ada peningkatan dana tersebut di tahun 2011 oleh pemprov DKI. Misalnya, dana tersebut sudah didistribusikan ke sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di DKI.
Karena itu, dia meminta, DPRD dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau aliran dana tersebut. “Jangan sampai dana-dana itu disalahgunakan pihak incumbent untuk kepentingan pilkada,” tegasnya.
Jika merujuk Pasal 79 Ayat (3) huruf (a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, pejabat negara yang jadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan, yakni tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
“Makanya, kita merekomendasikan agar menjelang Pilgub DKI, pemprov dilarang menaikan dana tersebut.”
Dikatakan, meski Fauzi Bowo alias Foke belum jelas menyatakan kesiapannya maju lagi sebagai calon gubernur 2012-2017, tapi
ICW juga mewanti-wanti sejumlah modus kecurangan yang bakal dilakukan pasangan incumbent.
Berdasarkan pantauannya, sejumlah dugaan kampanye sudah dilakukan incumbent. Misalnya, kata Dahlan, munculnya sejumlah iklan yang dipasang di DKI. “Memang, pesan yang disampaikan dalam iklan itu kecil. Tapi personnya, (gambar Foke) besar,” tutupnya. QAR

Rebut DKI-1, Nachrowi Ramli Terapkan Politik Santun

Lama tak ada gebrakan dari kandidat bakal calon (balon) Gubernur DKI Jakarta 2012, bukan berarti Nachrowi Ramli terus berdiam diri.
Mayor Jenderal (purnawirawan) TNI yang akrab dipanggil Bang Nara mengaku, terus bekerja untuk merebut kursi DKI-1 alias Gubernur DKI.
“Semuanya berjalan, going on process,” kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini saat ditemui Rakyat Merdeka usai menghadiri acara ‘Gebyar Budaya Betawi’ di Monas, Jakarta, Minggu (19/6).
Meski belakangan ini suaranya jarang muncul ke permukaan publik, tapi putra asli Betawi yang lahir dan besar di Gang Masjid Jalan Kramat Sentiong itu merancang berbagai strategi guna memenangkan ‘pertandingan’ perebutan orang nomor satu di ibukota.
“Kita perlu speed up, habis itu kite harus melihat sasaran-sasaran strategis yang mesti lebih dulu dicapai,” jelas pria hampir genap berusia 60 tahun ini.
Saat ini, ujar bekas Kepala Sandi Negara ini, yang perlu dilakukan adalah menjalankan politik santun.
Menurutnya, politik beretika itu perlu dikembalikan ke zaman ini untuk meraih kursi kepemimpinan.
“Kita berpolitik tidak boleh menyakiti atau menyinggung pasangan lain. Politik harus dilakukan secara santun,” paparnya.
Sejatinya, dalam politik, banyak cara dan upaya yang bisa dimainkan untuk meraih tujuan. Tapi, harusnya juga sadar bahwa dalam berpolitik mereka dikerangkeng dengan aturan agar prilaku para pemain politik itu tidak berprilaku liar.
Supaya semua orang merasa nyaman, lanjutnya, sudah semestinya para pemain politik memperhatikan aturan main. Aturan yang membuat sebuah pertunjukkan menjadi enak ditonton.
“Kalau dalam olahraga kita mengenal istilah fair play, tentu di ranah politik kita juga menginginkan para politisi kita menerapkan hal serupa. Politik santun menjadi idaman bagi kita semua,” ungkap Ketua Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi ini.
Belakangan ini, dia mengaku, tengah disibukan dengan berbagai kegiatan meningkatkan kesejahteraan dan kebudayaan Betawi, terutama menjelang peringatan HUT DKI ke-484.
Di hari jadi Jakarta ini, dia mengajak seluruh komponen, termasuk pemerintah DKI untuk mengevaluasi atau introspeksi diri guna memberikan yang terbaik bagi warga Jakarta.
“Sudah sepatutnya kita mengevaluasi dan introspkesi apa program-program yang sudah dan belum jalan. Disana juga perlu ada revisi program-program karena dengan pesatnya perkembangan jaman.”
Ditegaskan, jika perekonomian saat ini dirasa belum mencapai apa yang diharapkan, dan masih jauh kesenjangan antara yang kaya dan miskin, maka perlu diambil langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikannya.
Selain itu, tambahnya, kesenian betawi sudah sepatutnya memiliki wadah pelestarian dan pengembangan budaya secara berkesinambungan. “Jika Sunda punya gedung Lisciji, Jawa punya Adiluhung, Betawi mana gedungnya. Ini kan perlu juga dipikirkan,” tutupnya. QAR

Pilkada DKI 2012, PDIP Nggak Patok Cagub Dari Militer

Bursa calon Gubernur DKI Jakarta 2012 terus menghangat. Berbagai spekulasi bermunculan. Ada yang berharap, sosok pemimpin ibukota berlatarbelakang militer. Ada juga lebih sreg dengan sipil.
Bagi Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, partainya tidak mempermasalahkan latarbelakang pemimpin DKI ke depan.
“Yang penting, pemimpin ibukota nanti harus berani, tegas, cerdas, dan punya terobosan jitu untuk mensejahterakan rakyat. Percuma saja, kalu berlatar belakang militer tapi masih takut-takut,” kata Dwi saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Melanjutkan keterangannya, Dwi mengaku, partainya masih terus mengkaji sejumlah tokoh, baik lokal ataupun nasional guna diusung sebagai calon gubernur periode 2012-2017.
“Kita terus mensurvei guna mengukur persepsi publik terhadap pilkada dan para bakal calon. Baik popularitasnya ataupun elektabilitasnya,” jelasnya.
Setelah itu, lanjut Dwi, menyiapkan konsep dasar sebagai kontak politik atau perjanian politik terhadap calon nanti.
Sejauh ini, sejumalah nama dari ekseternal partai yang dimasukan dalam daftar cagub DKI seperti Nachrowi, Fauzi Bowo, Djan Farid, Triwisaksana, Priya Ramadhani, Tantowi Yahya, Priyanto. Sementara untuk internalnya, ada nama seperti Rano Karno, Boy Sadikin, Joko Widodo dan ada beberapa lagi. “Bulan depan (Juli 2011) kita akan buka pendaftaran, dan semoga setelah lebaran kita sudah bulat memberikan dukungannya,” tutupnya.
Sebelumnya, politisi PDIP DKI Boy Bernadi Sadikin secara pribadi menilai, figur yang cocok memimpin Jakarta merupakan sosok militer. “Minimal jenderal bintang tiga, agar koordinasi dengan Pangdam jaya dan Kapolda metro bisa lebih luwes,” ujar Boy, Minggu (19/6).
Sosok militer dibutuhkan lantaran gubernur ke depan harus bisa memberikan rasa aman, nyaman serta menciptakan ketertiban bagi warganya. Dalam menata Jakarta tidak cukup hanya mengandalkan popularitas saja. “Apakah menjamin tokoh yang populer akan membawa Jakarta lebih baik memimpin Jakarta tidak boleh coba-coba tapi harus punya kemampuan di atas rata-rata,” jelasnya.
Meski demikian, lanjutnya, DPP PDIP masih menunggu hasil survei. “Seharusnya parpol punya sikap dalam menentukan cagub. Tidak semata-mata hanya mengandalkan survei dalam penjaringannya. Kalau ada figur eksternal yang layak dan mumpuni untuk diusung sebaiknya diberi kesempatan. Kalau yang diusung kurang popular, ya tugas parpol untuk mendongkrak popularitas sang calon,” tandasnya. QAR

Pilkada DKI 2012, PDIP Nggak Patok Cagub Dari Militer

Bursa calon Gubernur DKI Jakarta 2012 terus menghangat. Berbagai spekulasi bermunculan. Ada yang berharap, sosok pemimpin ibukota berlatarbelakang militer. Ada juga lebih sreg dengan sipil.
Bagi Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, partainya tidak mempermasalahkan latarbelakang pemimpin DKI ke depan.
“Yang penting, pemimpin ibukota nanti harus berani, tegas, cerdas, dan punya terobosan jitu untuk mensejahterakan rakyat. Percuma saja, kalu berlatar belakang militer tapi masih takut-takut,” kata Dwi saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Melanjutkan keterangannya, Dwi mengaku, partainya masih terus mengkaji sejumlah tokoh, baik lokal ataupun nasional guna diusung sebagai calon gubernur periode 2012-2017.
“Kita terus mensurvei guna mengukur persepsi publik terhadap pilkada dan para bakal calon. Baik popularitasnya ataupun elektabilitasnya,” jelasnya.
Setelah itu, lanjut Dwi, menyiapkan konsep dasar sebagai kontak politik atau perjanian politik terhadap calon nanti.
Sejauh ini, sejumalah nama dari ekseternal partai yang dimasukan dalam daftar cagub DKI seperti Nachrowi, Fauzi Bowo, Djan Farid, Triwisaksana, Priya Ramadhani, Tantowi Yahya, Priyanto. Sementara untuk internalnya, ada nama seperti Rano Karno, Boy Sadikin, Joko Widodo dan ada beberapa lagi. “Bulan depan (Juli 2011) kita akan buka pendaftaran, dan semoga setelah lebaran kita sudah bulat memberikan dukungannya,” tutupnya.
Sebelumnya, politisi PDIP DKI Boy Bernadi Sadikin secara pribadi menilai, figur yang cocok memimpin Jakarta merupakan sosok militer. “Minimal jenderal bintang tiga, agar koordinasi dengan Pangdam jaya dan Kapolda metro bisa lebih luwes,” ujar Boy, Minggu (19/6).
Sosok militer dibutuhkan lantaran gubernur ke depan harus bisa memberikan rasa aman, nyaman serta menciptakan ketertiban bagi warganya. Dalam menata Jakarta tidak cukup hanya mengandalkan popularitas saja. “Apakah menjamin tokoh yang populer akan membawa Jakarta lebih baik memimpin Jakarta tidak boleh coba-coba tapi harus punya kemampuan di atas rata-rata,” jelasnya.
Meski demikian, lanjutnya, DPP PDIP masih menunggu hasil survei. “Seharusnya parpol punya sikap dalam menentukan cagub. Tidak semata-mata hanya mengandalkan survei dalam penjaringannya. Kalau ada figur eksternal yang layak dan mumpuni untuk diusung sebaiknya diberi kesempatan. Kalau yang diusung kurang popular, ya tugas parpol untuk mendongkrak popularitas sang calon,” tandasnya. QAR

Panja Mafia Pemilu Akan Bidik Kursi Haram DPRD

Selain Mengusut Kursi Ilegal Anggota DPR Pusat (sub)

Rupanya Panja Mafia Pemilu bentukan DPR belum lama ini, tidak hanya membidik kursi-kursi haram anggota DPR RI, tapi juga kursi anggota DPRD tingkat I (provinsi) dan II (kabupaten), bahkan kursi kepala daerah.

Demikian hal tersebut diungkapkan anggota Komisi II DPR, Rusli Ridwan saat dihubungi Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Menurut Rusli, pembentukan Panja Mafia Pemilu ini merupakan pintu gerbang untuk mengusut kursi-kursi haram di daerah-daerah. “Harapan saya, (panja mafia pemilu) ini bisa juga mengusut anggota DPRD dan para kepala daerah di nusantara ini,” kata politisi PAN ini.
Menurut Rusli, perlunya pengusutan kursi anggota DPRD itu karena muncul dugaan
tentang ketidakprofesionalisme KPU sudah digaungkan banyak pihak, baik perselisihan di pusat ataupun daerah.
Begitu juga soal pemilu legislatif di daerah ataupun pilkada.
“Ini patut dicurigai, apakah para pemimpinnya dipilih secara wajar atau tidak. Sebab, jika KPU melahirkan pemimpin atau wakil rakyat secara tidak wajar, maka besar kemungkinan dia kurang ajar,” cetusnya.
Selain itu, masih katanya, Panja Mafia Pemilu juga akan memeriksa beberapa lembaga seperti KPU, KPUD, Bawaslu, Panwaslu dan sekretariat Mahkamah Konstitusi (MK).
Senada dengan Rusli Ridwan, anggota Komisi II DPR lainnya, Arief Wibowo mengatakan, Panja Mafia Pemilu selayaknya memberikan pandangan lebih luas lagi soal tujuan dibentuknya panja.
Kata politisi PDI Perjuangan ini, panja ini bertugas mengungkap segala hal yang berhubungan dengan penetapan perolehan kursi legislatif. Targetnya yakni untuk mengetahui berapa banyak kursi haram yang ada di DPR dan DPRD provinsi.
“Ilegal itu adalah kursi yang hasilnya dari manipulasi penghitugan perolehan suara. Kemudian putusan-putusan MK yang digugat. Apakah hanya tentang DPR, tentu tidak. Kami berharap kursi haram yang ada di DPRD provinsi juga diungkap secara transparan,” ujar Arief.
Untuk menelusuri itu, sambungnya, panja bisa memulai dari rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang disahkan dalam rapat pleno KPU. Karena, putusan MK yang asli, tentunya berangkat dari data hasil penghitungan perolehan suara asli pula.
“Kalau dalam persidangan perselisihan pemilu, data yang digunakan palsu atau manipulatif kemudian MK tidak tahu dan dibenarkan, maka salahlah keputusannya. Sekalipun memang keputusan MK bersifat final dan mengikat,” ujarnya.
Arief Wibowo membantah pembentukan Panja Mafia Pemilu hanya sekedar membidik bekas anggota KPU Andi Nurpati, yang kini menjadi Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat.
Panja ini bertujuan jauh lebih luas yaitu menyempurnakan pelaksanaan Pemilu 2014 melalui revisi paket undang-undang politik yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah. Dengan demikian, kesalahan dan kekurangan Pemilu 2009 lalu tidak terulang kembali.
“Itu terlalu kecil kalau hanya urusannya Andi Nurpati. Diserahkan polisi saja selesai,” kata Arif.
Arif menjelaskan, panja akan menelusuri dan membuka semua kecurangan Pemilu 2009 agar terungkap secara benar, faktual, dan jelas duduk perkaranya. Pengungkapan ini akan menjadi masukan bagi substansi perubahan paket undang-undang politik.
“Tujuannya perbaikan kualitas pemilu dan demokrasi. Tidak bertujuan spesifik tentang Andi Nurpati. Kasus itu hanya pintu masuk,” katanya.

Perlu diketahui, pada 16 Juni lalu, akhirnya Komisi II DPR membentuk Panja Mafia Pemilu terkait pemalsuan dokumen Mahkamah Konstitusi (MK).
Tujuan pembentukan panja ini, kata Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja, untuk mendalami persoalan yang terjadi dalam pemilu legislatif lebih jelas dan terang benderang. "Yang penting agar ada efek jera bagi yang melakukan kejahatan dalam pemilu," ujarnya.
Dia menyebutkan, dalam kesempatan pertama kerja Panja, direncanakan akan memanggil Ketua MK Mahfud MD yang sejak awal bersedia dipanggil untuk menyampaikan data yang dimiliki.
"Pak Mahfud sudah melakukan investigasi, serta menyebutkan tidak hanya dalam kasus ini yang ada surat palsunya. Jadi memang penting memanggil Pak Mahfud," tambahnya. QAR

Jelang Pilgub DKI, Parpol Mulai Jual Diri

Meski Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta masih setahun lagi, tapi partai politik mulai ‘menjual diri’ mengusung ke beberapa kandidat bakal calon (balon) yang sudha muncul ke permukaan.
Menurut Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Mochtar Sindang, aksi ‘jual diri’ merupakan hal biasa dalam setiap pagelaran pilkada di setiap daerah.
Di Pilgub DKI 2012, Mochtar memprediksi bakal marak aksi jual beli dukungan partai politik terutama bagi partai menengah dan gurem.
“Praktik tersebut adalah hal yang dinanti-nanti setiap parpol menjelang pilkada atau pemilu,” jelas Mochtar saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.
Parktik jual beli ini, lanjut Mochtar, karena parpol tidak memiliki kader mumpuni atau layak dijual ke publik untuk jadi calon kepala daerah. Selain itu, pilkada adalah moment bagi partai mendapatkan keuntungan besar.
“Jelas, praktik dagang sapi atau jual beli dukungan parpol adalah simbol dari proses rekrutmen buruk dan merusak citra pilkada,” tegasnya.
Dijelaskan, harga sebuah partai akan cenderung meroket menjelang penutupan pendaftaran bakal calon (balon) di sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Jika jelang penutupan pendaftaran, harga parpol makin tinggi. Maklum saja, setiap pasangan calon butuh dukungan suara dari parpal. Kalau kurang suara, pasangan akan kandas, tidak bisa ikut pilkada.”
Karena itu, dia berharap, sudah sepatutnya KPUD Provinsi DKI menginvestigasi parpol yang diduga terlibat politik dagang sapi itu.
Meski demikian, KIPP tidak yakin betul terhadap kualitas penyelenggara pilkada baik KPUD ataupun Panwaslu. Menurutnya, kedua lembaga itu akan sulit menguak praktik tersebut. Tapi, kata dia, setidaknya, KPUD harus selektif dalam memverifikasi dukungan partai politik.
“Misalnya, dukungan partai politik kepada dua calon, seperti terjadi di Depok. Ada juga lantaran di internal partai pecah dua, maka masing-masing dua kubu itu mendukung pasangan calon berbeda,” terangnya.
Selain itu, dia berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun lembaga pengawas korupsi seperti Indonesia corruption wacth (ICW) turut serta memantau gerak-gerik parpol jelang Pilgub DKI 2012.
“Yang jelas, kami (KIPP) akan terus memantau dan menelusurinya. Kalau ada langsung kami umumkan ke masyarakat,” ungkap Mochtar.
Budaya jual beli partai politik, lanjutnya, mampu menciderai sistem demokrasi Indonesia. “Seorang kandidat harus menyerahkan uang dalam jumlah besar agar partai politik bersedia mengusungnya sebagai kandidat. Maka, Pilkada bergeser menjadi praksis demokrasi yang membuka ruang secara sangat lebar terhadap para pemilik uang, merebut kepemimpinan politik,” tutupnya. QAR

E-Voting Diyakini Tak Bisa Dipakai Di Pilgub Jakarta

Keinginan DPR untuk menggunakan elektronik voting (e-voting) di Pilkada DKI 2012 tampaknya sulit dilaksanakan.
Pasalnya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat I Gusti Putu Arta memastikan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI tidak akan menggunakan sistem e-voting.
Menurut Putu, hal pertama yang harus ada dalam pelaksanaan e-voting adalah payung hukum. Payung hukum itu tidak dapat sekadar dalam bentuk Peraturan KPU, namun harus dalam bentuk undang-undang yang sampai saat ini belum ada.
“Jika tidak diatur, maka akan mengalami kesemrawutan. Jadi, (untuk pilgub DKI) belum bisa dilakukan, karena belum ada aturannya,” tulisnya dalam pesan singkat yang diterima Rakyat Merdeka kemarin.
Meski demikian, lanjut Putu, diluar yuridis, penggunaan e-voting di Pilkada DKI Jakarta sangat potensial. Sebab, masyarakat Jakarta dinilai memiliki tingkat intelektual lebih tinggi dan heterogen ketimbang daerah lain. “Sehingga evoting sangat dimungkinkan untuk diterapkan.”
Jika ingin menerapkan e-voting, kata dia, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah mempercepat revisi Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan memuat landasan hukum e-voting.
“Pemerintah dan DPR harus terlebih dulu merampungkan revisi Undang-undang 32 Tahun 2004, setidaknya akhir tahun 2011. Jika tidak, maka e-voting tidak bisa dipakai,” ujarnya.
Sebetulnya, lanjut Putu, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, maka kata mencoblos dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat diartikan pula menggunakan metode e-voting.
Selain itu, ujarnya, bagi daerah yang ingin menerapkan metode e-voting harus sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, termasuk kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan serta persyaratan lain yang diperlukan.
“Tapi, sayangnya, yudisal riview tidak semuanya, seperti tidak mengatur apa bentuk surat suaranya, bagaimana format anggarannya dan jenis-jenis biayanya. Kalau kita menganggarkan alat-alat e-voting, bisa-bisa ditindak pidana korupsi,” tegas Putu.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap berharap sistem e-voting diterapkan dalam Pilgub DKI 2012.
Menurutnya, penggunaan e-voting bisa dilaksanakan karena warga Jakarta dinilai memiliki tingkat intelektual lebih tinggi ketimbang daerah lain.
“Diharapkan proses Pilkada DKI bisa jadi tolak ukur daerah-daerah lain ataupun untuk pilpres,” kata Chairuman.
Meski demikian, lanjutnya, KPU harus mempersiapkan sistem peralatan baik danmengkaji secara matang sehingga justru tidak menimbulkan banyak masalah dalam prosesnya.
“Prinsipnya, kita mendukung dan mengupayakan agar e-voting itu bisa terlaksana di Pilkada DKI 2012.” QAR

Bawaslu Ngaku Menerima Ribuan Pelanggaran Pilkada

Hasil Laporan Sepanjang Januari-Juni 2011 (sub)

Meski kewenangan terbatas seperti macan ompong, tapi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus menyoroti dugaan pelanggaran pilkada di beberapa daerah.
Berdasarkan laporan sepanjang enam bulan ini (Januari-Juni 2011), setidaknya Bawaslu menerima 1221 laporan pelanggaran pada masa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Rinciannya adalah ada 605 laporan pelanggaran administrasi, 582 laporan pelanggaran pidana, dan 34 laporan pelanggaran kode etik.
Menurut Koordinator Pengawasan Pemilu Bawaslu Wirdianingsih, dari total 582 laporan pelanggaran pidana itu, Bawaslu sudah meneruskannya ke kepolisian sebanyak 228 pelanggaran.
Dari 228 pelanggaran itu terdiri 8 pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemuktahiran data pemilih, 5 pelanggaran pada tahapan pencalonan, 69 kasus pada masa kampanye, dan 76 pelanggaran pada masa tenang. Saat masa pemungutan dan pengitungan suara terdapat 48 pelanggaran dan 22 pelanggaran saat rekapitulasi.
“Sedangkan yang dihentikan kepolisian adalah sejumlah 115 pelanggaran (50,44 persen),” papar Wirdyaningsih dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Dijelaskan, Bawaslu meneruskan bentuk pelanggaran itu karena aparat polisi punya kewenangan untuk mengusut pelanggaran pidana.
Lemahnya upaya tindak lanjut dari kepolisian, paparnya, karena masih banyak aturan yang belum dirubah sehingga memiliki multi tafsir. Selain itu, kepolisian lebih banyak melakukan pendekatan keamanan.
Bagaimana dengan laporan pelanggaran administrasi? Wirdyaningsih mengungkapkan, dari 605 laporan pelanggaran administrasi yang diterima Bawaslu, sebanyak 88 pelanggaran ditemukan saat tahapan pemuktahiran data pemilih, 26 pelanggaran pada tahap pencalonan, masa kampanye 289 pelanggaran, masa tenang sebanyak 29 pelanggaran, tahapan terakhir, pemungutan dan hitung suara serta rekapitulasi sebanyak 77 kasus.
“Dari 605, Panwaslu meneruskan 463 pelanggaran ke KPU. Tapi, yang ditindaklanjuti KPU sebanyak 295 pelanggaran (63,71). Berarti terdapat 168 pelanggaran (36,29 persen) yang tidak ditindaklanjuti KPU,” ungkapnya.
Meski demikian, dia menilai, tindakan yang dilakukan KPU sudah membaik ketimbang tahun sebelumnya.
“Kalau 2010 itu kan, KPU dan Bawaslu masih dibenturkan dengan penetapan anggota panwaslu,” jelasnya.
Sementara, penyelesaian pelanggaran oleh pihak kepolisian hanya naik beberapa persen saja. Dibanding 2010, ada itikad baik, tapi dulu sedikit sekali,” kata Wirdyaningsih. QAR

Wanda Hamidah Dielus-elus Masuk Bursa Balon DKI-2

Pengurus DPP Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mulai mengelus-elus Wanda Hamidah masuk bursa bakal calon (balon) DKI-2 atau Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012.
Partai pimpinan Hatta Radjasa ini menilai Wanda memiliki tingkat popularitas tinggi di kalangan warga ibukota. Artis yang memulai karirnya sebagai model ini dianggap bisa bersaingi dengan balon DKI-1 lainnya baik dari kalangan entertainer maupun parpol.
Hasil survei internal PAN menyebutkan, Tingkat popularitas dan elektabilitas Wanda masih di bawah Rano Karno, Foke, Tantowi Yahya, Nachrowi Ramli dan Djan Faridz.
“Ada kemungkinan, Wanda akan digadang-gadang atau disiapakan, tapi belum diputuskan berpasangan dengan siapa, untuk jadi DKI-2,” papar Ketua Bidang Komunikasi dan Politik PAN Bima Arya usai disksi di Jakarta, kemarin.
Ditanya masuknya nama bekas Kapolda Nugroho Djajusman dalam balon yang akan diusung PAN, Bima mengakuinya. “Selentingan ada yang mendorong nama Nugroho. Tapi, saya belum tahu perkembangannya lagi. Memang, sempat dibahas di internal karena Nugroho sempat menyatakan ketertarikannya masuk ke PAN,” ungkapnya.QAR

Balon DKI-2 Mulai Banjir Dukungan

Sejumlah kandidat bakal calon (balon) gubernur sudah mulai kebanjiran dukungan jelang setahun Pilkada DKI Jakarta 2012.
Djafar Badjeber yang serius mengincar kursi DKI-2, sudah memperoleh dukungan dari berbagai organisasi di ibukota.
Alumni Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) dan K3 (Kerukunan Keluarga Kawanua) sudah menyatakan, dukungannya kepada bekas wakil ketua DPRD DKI itu.
Kiprah Djafar selama 13 tahun duduk di DPRD DKI diyakini paham betul selak beluk persoalan yang mangkrak di Jakarta.
“Figur yang diharapkan memimpin ibukota ke depan adalah sosok berpengalaman, tegas dan mampu menyelesaikan masalah,” jelas Sekjen Alumni GPK, Taryono Isa dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Senada dengan Taryono, Wakil Ketua K3, Boy Sompotan mengaku, akan menggerakkan organisasinya yang beranggotakan puluhan ribu tersebar di seluruh wilayah Jakarta untuk mendukung Djafar. Alasan dukungan itu karena
bekas anggota MPR periode 1992-1997 ini dikenal tegas, meski dia bukan dari kalangan militer.
“Untuk pimpin DKI, tentunya perlu keberanian dengan dilandasi kebijakan pro atau berpihak kepada kebaikan.”
Sementara, Djafar Badjeber ketika dihubungi Rakyat Merdeka, menyambut baik dukungan itu. Tapi, dia mengaku, akan melihat perkembangan dan peta politik yang berkembang.
“Yang jelas, calon gubernur harus bisa bergerak cepat menyelesaikan sederet persoalan di DKI,” ujarnya. QAR

DPR Inginkan Pakai E-voting Di Pilgub DKI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta mengkaji penggunaan e-voting (pemungutan suara elektronik) supaya bisa diterapkan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2012.
Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap mendukung penggunaan e-voting di pilkada ibukota itu. Sebab, kata politisi Golkar ini, masyarakat Jakarta dinilai memiliki tingkat intelektual lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
“Diharapkan proses Pilkada DKI nanti bisa jadi tolak ukur bagi daerah-daerah lain untuk menggunakan e-voting. Ini juga bisa digunakan untuk pilpres,” jelas Chairuman saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Sebelum pakai e-voting, dia berharap, KPU mempersiapkan sistem peralatan secara baik dan mengkaji dengan matang, sehingga tidak menimbulkan banyak masalah dalam prosesnya.
“Prinsipnya, kita mendukung dan mengupayakan e-voting itu bisa terlaksana di Pilkada DKI 2012.”
E-voting merupakan metode pemungutan suara menggunakan teknologi informasi dengan sejumlah syarat. Negara yang dianggap paling sukses menerapkan e-voting adalah India. Dengan jumlah pemilih seberasar 700 juta jiwa, dan sistem distrik, India berhasil menyelenggarakan pemilu dengan baik.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi saat RDP bersama KPU dan Dubes RI untuk India Letjen (purn) Andi M Ghalib mengungkapkan wacana penggunaan e-voting di Pilkada DKI 2012.
Sementara, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, untuk memakai e-voting harus ada payung hukum dalam bentuk UU. “Yang kita minta harus ada payung hukum. Jika tidak, nanti kacau balau,” tandas Hafiz. QAR

12 LSM Tolak Sengketa Pilkada Diselesaikan MA

Lebih Baik, DPR & Pemerintah Tetap Pertahankan Lewat MK (sub)

Koalisi 12 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menolak penyerahan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Agung (MA) lagi.
Koalisi 12 LSM itu berharap, DPR dan pemerintah tetap mempertahankan penyelesaian sengketa pilkada lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab lembaga pimpinan Mahfud MD itu dinilai memiliki sistem lebih baik, kredibel, terbuka dan teruji dalam menelurkan putusan-putusan.
Ke-12 LSM itu adalah Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), KRHN (Konsorsium Reformasi Hukum National), SSS (Sugeng Sarjadi Syndicate), IPC (Indonesia parlementary Center), JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat), Sigma Indonesia, Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia), Cetro (Centre for Electoral Reform), Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), ICW (Indonesia Corruption Watch), dan SPD.
Koordinator Perludem Veri Junaidi mendesak DPR dan pemerintah untuk tidak terburu-buru mengesahkan draf rancangan revisi Undang-undang MK yang mengembalikan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada ke MA.
Ditegaskan Veri, MK sudah memiliki sistem yang jauh lebih baik, kredibel, terbuka dan relatif lebih teruji dalam menelurkan putusan-putusan yang demokratis bagi masyarakat.
Kondisi ini sangat berbeda dengan MA dan pengadilan di bawahnya yang sedang menuju proses perbaikan sistem.
“Sebelum kewenangan perselisihan hasil pilkada diserahkan ke MK, MA dan pengadilan di bawahnya (PN dan PT) tidak mampu meredam konflik yang terjadi di beberapa daerah. Karena itu, niat DPR dan Pemerintah untuk mengalihkan kewenangan itu patut dicurigai dan harus ditolak,” kata Veri dalam konferensi pers bersama 12 LSM di kantor Soegeng Sarjadi Syndycate, Jakarta, kemarin.
Menyikapi maraknya keluhan masyarakat dengan keputusan MK, Veri mengatakan, bukan alasan kuat untuk menyerahkan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada ke MA.
Dia khawatir, mengembalikan penyelesaian sengketa pilkada dari MK ke MA bakal menjadi beban baru bagi MA dalam hal penanganan perkara.
Hingga kini, ujarnya, MA sedang menyelesaikan masalah terkait tunggakan perkara di tingkat kasasi yang masih menumpuk. “Dengan tambahan kewenangan itu, maka proses perbaikan sistematis yang sedang berjalan di MA dapat terhambat.”
Menurutnya, proses penangan perkara di MA akan memakan waktu lama karena terbuka kemungkinan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). “Sedangkan penyelesaian perkara oleh MK bersifat final, mengikat, dan langsung berkekuatan tetap,” tegasnya. QAR

KPUD Pelototi Dukungan Ganda Ke Calon Independen

KPUD DKI Jakarta akan mengawasi secara ketat dukungan ganda terhadap calon independent di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012.
Ketua KPUD DKI, Juri Ardianto mengatakan, daftar dukungan masyarakat ke calon indpenden bakal diverifikasi petugas KPUD provinsi.
Hal itu, kata Juri, agar tidak ada data pendukung ganda. Jika ada warga yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon, maka KPUD akan memanggilnya.
“Satu persatu akan kita panggil. Kita akan tanya, sebenarnya dia (warga) mau mendukung siapa? Kalau dia mendukung lebih dari satu, maka akan kita coret,” tegas Juri kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Bekas anggota KPUD DKI periode lalu itu mengaku, punya tim sampai tingkat kelurahan untuk memverifikasi warga yang memberikan dukungan.
Meski demikian, lanjutnya, KPUD belum memastikan waktu pembukaan pendaftaran untuk peserta Pilkada DKI 2012. Sebab, hingga kini, KPUD belum menetapkan jadwal tahapan pilkada.
“Mudah-mudahan, awal tahun depan kita sudah rampungkan jadwalnya semua,” harap Juri.
Dijelaskan, ada beberapa syarat yang harus dipersiapakan calon independen jika ingin maju di pilgub. Yakni, KTP pendukung, tanda tangan pendukung, wajib mendapatkan empat persen dukungan dari jumlah warga Jakarta.
“Kita akan teliti apakah benar-benar orang ini mendukungnya, dan dari berkas-berkas itu bisa kita lihat benar nggaknya dia dapat dukungan sebanyak itu,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi semua kekhawatiran itu, Juri mengatakan, pihaknya tengah menggodok semua anggota-anggotanya hingga tingkat kelurahan. “Besok (hari ini) hingga Jumat (17/6) kita akan melakukan pelatihan.”
Belum lama ini, lanjutnya, beberapa petugas penyelenggara Pilkada DKI juga sudah dikirim ke beberapa daerah untuk diskusi tentang pilkada. Misalnya ke Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Makassar.
Saat ini, akunya, KPUD DKI masih menyusun jadwal proses pilkada, anggaran berikut berbagai pelatihan bagi anggota KPUD. Selain itu, masih mengurusi software dan hardware.
“Sofwarenya itu seperti sistem aplikasi untuk mengapdate data pemilih, hardwarenya itu untuk infrastruktur penunjang proses pilkada,” jelasnya.
KPUD juga sudah menyiapkan program debat antarkubu cagub. QAR

KPK Diminta Usut Dugaan Transaksi Ilegal 379 Bupati

DPD: Jangan Sampai Temuan PPATK Jadi Mubazir (sub)

Kalangan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan kepolisian untuk segera mungusut transaksi mencurigakan yang dilakukan 379 bupati.
Menurut hasil temuan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada 2.258 transaksi mencurigakan yang dilakukan pejabat di Indonesia. Dari 2.258 transaksi mencurigakan itu sekita 1.135 dilakukan bendahara daerah, 339 dilakukan pejabat pemerintah, dan 379 dilakukan bupati.
Senator asal Bali, I Wayan Sudirta menegaskan,
“Aparat hukum harus segera menindaklanjuti hasil temuan PPATK itu. Temuan ini merupakan langkah awal untuk membongkar dugaan korupsi ratusan kepala daerah,” tegas senator asal Bali, I Wayan Sudirta kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Karena itu, Ketua Kaukus Antikorupsi ini berharap ketiga lembaga penegak hukum (KPK, Kejakgung dan kepolisian) harus menyambut baik dan menginstruksikan kejajarannya untuk menindaklanjuti laporan PPATK itu.
“Jangan sampai temuan PPATK itu jadi mubazir. Artinya tidak ditindaklanjuti sehingga ratusan kepala daerah itu tenang-tenang saja,” ujarnya.
Kalau ketiga aparat hukum itu tidak cepat menindaklanjutinya, dia khawatir, akan berdampak kepada ketidakpercayan masyarakat pada lembaga penegak hukum.
“Bukan tidak mungkin, nanti ada dukungan agar PPATK diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan,” katanya.
Ditanya apakah aparat hukum di daerah juga perlu menindaklanjuti temuan PPATK itu, I Wayan mengatakan, para penegak hukum di daerah banyak yang sudah rusak.
“Mereka mengulur-ulur waktu ataupun menutup-nutupi dugaan kasus korupsi kepala daerah. Misalnya, mereka beralasan belum menerima hasil dari PPATK atau alasan lainnya,” jelasnya.
Senada dengan I Wayan Sudirta, Wakil Ketua Komisi III DPR (bidang hukum), Tjatur Sapto Edi mengatakan, aparat penegak hukum perlu memilah-milah hasil temuan dari PPATK itu.
“Kalau sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum, mereka perlu menelaah, mana yang segera ditindak, dan mana yang harus dilakukan pencegahan,” kata Tjatur kepada Rakyat Merdeka kemarin.
Menurut politisi PAN ini, jika hanya ada kesalahan administrasi dan tidak keliahatam niat untuk korupsi, maka aparat penegak hukum perlu memberikan pembinaan saja.
“Tapi, sebaliknya, kalau dalam laporan itu memang terindikasi kuat ada penyimpangan besar atau terdapat niat jahat, maka harus segera diproses secara tuntas,” ujarnya.
Hanya saja, dia berharap, tiga lembaga aparat hukum terus melakukan koordinasi untuk membongkar dugaan transaksi mencurigakan itu.
“Jangan sampai terus-terusan berebut kasus. Selama ini, saya melihat, mereka masih saling berebut kasus,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua PPATK, Yunus Husein, mengungkapkan, pihaknya menemukan 2.258 transaksi mencurigakan yang dilakukan para pejabat di Indonesia. Yang paling banyak transaksi mencurigakan dilakukan pejabat daerah. Meski demikian, ada pula transaksi mencurigakan yang dilakukan menteri.
Transaksi mencurigakan dilakukan pejabat pemerintahan di antaranya, 1.135 dilakukan oleh bendahara daerah, 339 dilakukan pejabat pemerintah, dan 379 dilakukan bupati.
Menurut Yunus, salah satu praktik yang mencurigakan adalah penyalahgunaan dana alokasi umum yang ditampung di rekening pribadi, kerabat dan bahkan diperuntukkan untuk membangun sebuah usaha. “Rekening yang mencurigakan tersebut dimasukan ke dalam rekening pribadi, anak istri dan teman-teman mereka,” tandasnya. QAR

Calon Independen Berpeluang Menang Di Pilgub DKI 2012

Bakal calon (balon) independen belum kelihatan hidungnya jelang gegap gempita Pilkada DKI 2012. Padahal, kandidat balon yang diusung partai politik sudah banyak bermunculan.
Meski belum ada satupun nonggol ke permukaan, Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohammad Qodari memprediksi, calon independen memiliki peluang sama dengan calon dari parpol.
Menurut Qodari, yang menentukan dalam pilkada adalah figur calon tersebut. Dari berbagai pilkada di daerah itu, lanjut Qodari, menunjukan bahwa pemenang adalah calon yang memang dikenal dan merupakan figur dari daerahnya.
“Terlepas dia maju lewat jalur indpenden ataupun tidak. Calon dipastikan menang, jika memiliki simpati besar dari masyarakat,” papar Qodari saat dihubungi Rakyat Merdeka kemarin.
Sebaliknya, terhadap calon dari parpol besar sekalipun, jika pasangan yang diusungnya tidak memiliki tingkat kepercayaan dari masyarakat, maka tidak akan memenangi pertarungan di pilkada.
“Jelas, kuncinya lebih pada tingkat popularitas figur,” jelasnya.
Dijelaskan, calon dari parpol itu hanya memberikan keuntungan pada saat melakukan registrasi. Yang kedua, saat kampanye. Parpol itu sudah memiliki struktur jaringan yang mampu mencapai ke tataran bawah. Walaupun tidak bisa juga jadi jaminan,” tambahnya.
Keuntungan lain dari calon yang diusung partai politik. Yakni calon memiliki market jelas. “Kalau sudah terpilih, calon dari partai politik lebih memiliki kaki dalam menjalankan pemerintahannya,” jelasnya.
Sementara, dia menilai, calon independen memiliki kekurangan ketimbang calon yang diusung parpol. Diantaranya, kata dia, calon independen itu sulit memanfaatkan suara partai politik.
“Tapi, memang suara partai itu tidak identik dengan suara calon. Artinya pemilih itu memiliki logika sendiri dalam menentukan pilihannya kepada calon.”
Jika mau menjangkau pemilih dari partai politik, masih katanya, calon indpenden harus memiliki jaringan kuat.
“Tapi, tidak menutup kemungkinan calon indepenenden bisa merangkul partai-partai di pemerintahannya,” ujarnya.
Sementara itu, pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Bachtiar Aly mengatakan, jika calon independent ingin bersaing dengan calon dari parpol maka,
calon independen harus berasal dari tokoh masyarakat yang mengakar di daerahnya. “Dia harus dikenal memiliki reputasi dan integritas baik sampai anak kecil ataupun tingkat RT,” katanya.
Calon independen juga diwajibkan memiliki dana cukup besar. “Kalau hanya sekadar coba-coba lewat jalur independen lebih baik jangan karena yang akan dihadapi adalah pemilik dana besar,” katanya.
Selain itu, kata Bachtiar, jika calon indpenden ingin memenangkan kursi gubernur, si calon harus merekrut tim sukses yang memiliki pengaruh di wilayah tertentu.
“Itu dimaksudkan agar lebih banyak meraup suara,” tutupnya. QAR

Panwas & KPUD Diminta Pelototi Gerak-Gerik Incumbent

Meski parhelatan Pilgub DKI Jakarta masih satu tahun lagi, tapi sejumlah
kalangan berharap pengawas dan penyelenggara pilkada mengawasi munculnya pelanggaran atau kecurangan.
Bekas Wakil Gubernur DKI Jakarta 2007, Dani Anwar mengatakan, panwas dan KPUD perlu memantau gerak-gerik incumbent jika kembali maju di Pilkada DKI 2012. Sebab, calon incumbent lebih berpotensi melakukan tindak kecurangan.
Dari pengalamannya di Pilgub DKI 2007, kata dia, setidaknya ada tiga masalah yang kerap ditemukannya dugaan kecurangan saat proses pilkada.
Pertama, pemanfaatan dana APBD untuk kepentingan incumbent. Menurut Dani, dana bantuan sosial (Bansos) merupakan dana paling rentan digunakan calon incumbent untuk menarik simpati masyarakat.
Senator asal DKI Jakarta ini mengaku, agak sulit memastikan apakah dana yang diberikan pemerintah provinsi itu merupakan dana bansos atau memang sengaja untuk mencari dukungan ke masyarakat.
Karena itu, dia meminta, DPRD jeli dan peka terhadap modus seperti itu. “Mereka (DPRD) harus kritis, apakah menjelang pilkada, dana bansos itu melejit tinggi ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, kalau tahun sebelumnya hanya Rp 100 miliar, tapi menjelang pilkada tiba-tiba naik jadi Rp 500 miliar. Ini patut dicurigai,” bebernya.
Harusnya, lanjutnya, dana bansos itu digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. “Jangan sampai, dana itu justru menguntungkan pasangan calon dari incumbent.”
Kedua, calon incumbent kerap memanfaatkan aparatnya untuk memberikan suara pada pilgub.
Di beberapa tempat disinyalir calon incumbent mengintimidasi sejumlah aparatnya yang tidak memberikan dukungannya.
“Kalau tidak memberikan dukungan, mereka, seperti para lurah, camat akan dimutasi ke tempat atau wilayah tidak baik, bahkan ada yang diancam akan diberhentikan,” ungkapnya.
Mestinya, katanya, pegawai negeri sipil (PNS) harus netral di pilkada. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Kepegawaian. “Dalam undang-undang sudah tegas dinyatakan PNS wajib netral dalam pilkada. Jika ada birokrasi terlibat, maka mereka bisa dipecat.”
Karena itu, dia meminta agar masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam Pilkada DKI. “Kalau ada aparat Pemda ikut kampanyekan salah satu kandidat, maka harus laporkan,” tegasnya.
Sedangkan yang keti adalah, incumbent mampu memanilulasi daftar pemilih tetap (DPT). Caranya, dengan mengacak-acak DPT di basis lawan-lawannya.
“Saya kira, orang berkuasa itu banyak enaknya, dan akan berupaya untuk kembali merebut dan menduduki tempat kekuasaan itu,” tutupnya. QAR
\

Gawat, Perairan Selat Malaka Sudah Dikuasai Kapal Asing

Hasil Pertemuan DPD Sama Pemprov Kepulauan Riau (Sub)


Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah mengendus keinginan pihak asing untuk menguasai perairan di Indonesia, khususnya di perairan Selat Malaka.
Senator asal Kepulauan Riau (Kepri), Djasarmen Purba mengungkapkan, hasil pertemuannya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I di Batam pada 9 April hingga 8 Mei lalu terungkap banyaknya kapal berbendera asing yang mendominasi perairan Selat Malaka.
Dari pantauan Djasarmen, di wilayah perairan Pulau Iyu Kecil Kabupaten Bintan sampai Pulau Nongsa- Batam Provinsi Kepulauan Riau, pelaksanaan pemanduan kapal masih dilakukan oleh kapal berbendera asing. Diperkirakan, panjangnya wilayah perairan itu sekitar 48 mils. “Jika itu dikuasai kapal asing, ini jelas-jelas melanggar kedaulatan Negara Republik Indonesia di wilayah tersebut,” tegas Djasamen kepada Rakyat Merdeka kemarin.
Dalam pertemuan dengan Pemprov Kepri itu, papar Djasarmen, PT Pelindo I sudah mengusulkan ke Kementerian Perhubungan agar jadi pemandu kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka sejak tiga tahun lalu.
“Intinya, siapapun perusahaannya, yang terpenting kita harus mengelola kapal-kapal asing yang melintasi wilayah kita. Bukan kita membiarkan negara asing mengelolanya,” tegasnya.
Karena itu, dia mendesak Kementerian Perhubungan segera menindaklanjuti persoalan tersebut. “Pertahunnya, pemerintah daerah bisa rugi hingga puluhan miliar.”
Selain itu, lanjutnya, jika pengelolaan kapal-kapal di Selat Malaka itu dilakukan pihak Indonesia, maka akan memberikan pemasukan untuk negara dan daerah. “Seharusnya, keuntungan bisa dinikmati daerah kita, tapi justru diambil negara asing seperti Singapura,” paparnya.
Jika perairan Selat Malaka tetap dimonopoli asing, dia memprediksi, sekitar Rp 200 milar negara dirugikan pertahunnya.
Karena itu, Djasarmen bersama anggota DPD lainnya berjanji akan memonitor terus kinerja Kementerian Perhubungan.
Sebab kegiatan itu tidak boleh dibiarkan karena akan menginjak-injak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Lebih parahnya, harga diri kita diinjak-injak asing. Menegakkan kedaulatan negara, hasus diikuti aksi nyata dengan mengawasi wilayah perbatasan, yaitu alur internasional Selat Malaka-Singapur,” tutupnya. QAR