Meski pemerintahan habis setahun lagi, tapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta sudah memberikan nilai merah atas kinerja Gubernur Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur Prijanto.
Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo, yang tidak berpihak kepada rakyat.
Misalnya, keluarnya peraturan pemerintah daerah (perda) tentang ketertiban umum dan tata ruang.
“Mereka (Foke-Prijanto) tajam ke masyarakat bawah, tapi tumpul di masyarakat atas,” jelas Ketua LBH Jakarta Nur Kholis kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.
Bukti lain bahwa pemerintahan Foke tidak berpihak rakyat kecil adalah penggusuran masyarakat bantaran kali tanpa toleransi. “Tapi, giliran pom bensin yang berdiri di atas jalur hijau tidak digusur,” ujarnya membedakan.
Prestasi jeblok Foke lainnya adalah menjamurnya minimarket tanpa terkontrol. Hal ini, katanya, mengindikasikan Foke tidak bisa menegakkan Instruksi Gubernur Nomor 115 Tahun 2006 tentang Penundaan Perizinan Minimarket di DKI.
Atas kegagalan membangun ibukota yang lebih baik, dia menyarankan agar Foke tidak mencalonkan lagi di Pilkada DKI 2012. “Ya, lebih baik dia (Foke) memberikan kesempatan kepada calon lainnya,” ujarnya.
Senada dengan Nur Kholis, anggota DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah mengakui, selama Foke memimpin, pembangunan DKI menjadi serampangan. Berbagai bangunan justru didirikan di tempat-tempat resapan air sehingga mempersulit air meresap ke dalam tanah. ”Ya, jadinya banjir makin parah,” kata politisi dari PAN itu kepada Rakyat Merdeka.
Kekecewaan beberapa parpol pendukung Foke di Pilkada 2007 lalu, kata Wanda, karena tidak ada langkah progresif untuk menyelesaikan segala masalah di ibukota.
“Tidak ada langkah yang signifikan dalam menangani banjir, macet, jalur hijau dan lain-lainnya. Kelihatan tidak ada prestasi yang ditorehkan Foke,” jelasnya.
Selain itu, dia menilai, Pemda DKI gagal mewujudkan pendidikan gratis. Padahal, kata Wanda, DKI telah mengalokasikan dana melalui APBD untuk bidang pendidikan hingga Rp 8 triliun.
“APBD untuk pendidikan graktis ini sudah gila-gilaan. Tapi, faktanya, masih banyak orang tua siswa mengadu terkait pungutan uang sekolah melalui komite-komite sebagai kepanjangan tangan sekolah yang bersangkutan," kata Wanda.
Tidak hanya itu, hampir semua kebijakan Foke dinilai tak berpihak kepada rakyat miskin. Misalnya, kata anggota Komisi C DPRD DKI itu, anggaran untuk kesehatan bagi orang miskin hanya Rp 513 miliar. Anggaran itu sangat jauh dari idealnya. Selain itu, kartu gakin (keluarga miskin) yang di pegang masyarakat miskin dalam menempuh jalur kesehatan, masih berbelit-belit,” ungkapnya
Karena itu, Wanda mengatakan, kecil kemungkinan partainya akan kembali mendukung Foke sebagai gubernur periode 2012-2017.
Meski demikian, katanya, PAN belum membicarakan calon yang akan diusung di pilkada. Pihaknya masih mencari nama yang dianggap pantas untuk memimpin Jakarta. “Belum ada calon pasti. Kami sih pengennya ada calon dari kita, tapi kita lihat nanti. Yang pasti, ibukota negara ini perlu dipimpin seseorang yang progresif,” tutup Wanda.QAR
Friday, April 8, 2011
Usul Wakil Gubernur Dipilih DPRD Ditolak
Gubernur Sulbar: Pemisahan Itu Tak Jamin Keharmonisan
Para gubernur mulai menanggapi serius terkait usul Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota) dipilih DPRD.
Wacana para senator itu ditentang Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh dan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam.
Kepada Rakyat Merdeka, kedua gubernur asal Sulawesi itu berharap, pemerintah dan DPR tetap mempertahankan pilkada satu paket yakni memilih gubernur dan wakilnya secara bersamaan, bukan dipisahkan.
Menurut Anwar, pemisahan pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu tidak menjamin terjadinya harmonisasi antara keduanya.
“Untuk menghilangkan ketidakharmonisan kepala daerah dan wakilnya itu bukan dipisahkan pemilihannya. Tapi, sistemnya diperbaiki. Jadi, pemilihan satu paket seperti sekarang ini sudah baik dan tidak perlu diubah sebagaimana usulan DPD itu. Ini untuk kesinambungan politik di daerah,” papar Anwar.
Meski demikian, Anwar mengakui, banyak ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya dalam proses pemerintahan.
Setelah berjalan beberapa tahun, sudah muncul ketidakharmonisan antara gubernur dan wakil gubernur.
“Boleh saja dia (wakil kepala daerah) dipilih DPRD, tapi setelah satu tahun dia bisa mencari pengaruh ke rakyat untuk menjadi kepala daerah,” ujarnya.
Jika pemerintah melihat dampak negatif pilkada langsung lebih besar ketimbang pemilihan melalui DPRD, Anwar mengusulkan agar keduanya, baik gubernur dan wakil gubernur dipilih DPRD.
“Tapi, DPRD juga harus diingatkan bahwa memilih gubernur dan wakil gubernur bukan berarti harus tunduk dan bertanggungjawab kepada mereka (DPRD). Kepala daerah dan wakilnya harus tunduk kepada Presiden,” jelas gubernur dari Golkar ini.
Senada dengannya, Gubernur Sultra Nur Alam tidak menjamin terciptanya hubungan harmonisasi jika wakil kepala daerah dipilih DPRD.
“Kalau ingin mengharmoniskan itu bukan pada pemilihannya, tapi harus dipertegas tugas dan kewenangannya. Jika didasari dengan peraturan perundang-undangan yang tegas dan pengetahuan tentang leadership (kepemimpinan) yang baik,” jelas Nur Alam.
Selain itu, tambah gubernur dari PAN ini, perlu ada pendekatan emosional antara kepala daerah dan wakilnya. “Ya, Saling melindungilah.”
Diberitakan sebelumnya, Ketua Komite I DPD Dani Anwar mengatakan, senator mengusulkan wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota) dipilih DPRD. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno DPD Senin (28/3) lalu.
Dani mengatakan, dalam sidang itu, DPD menyepakati posisi wakil kepala daerah dipilih DPRD provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan usulan gubernur, bupati, walikota terpilih.
“Jadi, kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) terpilih yang menentukan wakilnya. Hal ini agar mereka cocok bekerja sama dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan,” ujar senator asal DKI Jakarta ini.
Terkait posisi wakil gubernur, menurut Dani, bisa saja tidak ada atau bahkan lebih dari satu orang sesuai jumlah penduduk.
“Misalnya, provinsi berpenduduk hingga 2 juta jiwa tidak memiliki wakil gubernur, provinsi berpenduduk 2-5 juta jiwa memiliki dua wakil gubernur, dan lebih 10 juta jiwa memiliki tiga wakil gubernur,” papar bekas calon Wagub DKI dari PKS ini.
“Begitu halnya dengan posisi wakil bupati dan wakil walikota, bisa tidak ada atau ada hanya satu karena disesuaikan dengan jumlah penduduk,” tegasnya.QAR
Para gubernur mulai menanggapi serius terkait usul Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota) dipilih DPRD.
Wacana para senator itu ditentang Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh dan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam.
Kepada Rakyat Merdeka, kedua gubernur asal Sulawesi itu berharap, pemerintah dan DPR tetap mempertahankan pilkada satu paket yakni memilih gubernur dan wakilnya secara bersamaan, bukan dipisahkan.
Menurut Anwar, pemisahan pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu tidak menjamin terjadinya harmonisasi antara keduanya.
“Untuk menghilangkan ketidakharmonisan kepala daerah dan wakilnya itu bukan dipisahkan pemilihannya. Tapi, sistemnya diperbaiki. Jadi, pemilihan satu paket seperti sekarang ini sudah baik dan tidak perlu diubah sebagaimana usulan DPD itu. Ini untuk kesinambungan politik di daerah,” papar Anwar.
Meski demikian, Anwar mengakui, banyak ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya dalam proses pemerintahan.
Setelah berjalan beberapa tahun, sudah muncul ketidakharmonisan antara gubernur dan wakil gubernur.
“Boleh saja dia (wakil kepala daerah) dipilih DPRD, tapi setelah satu tahun dia bisa mencari pengaruh ke rakyat untuk menjadi kepala daerah,” ujarnya.
Jika pemerintah melihat dampak negatif pilkada langsung lebih besar ketimbang pemilihan melalui DPRD, Anwar mengusulkan agar keduanya, baik gubernur dan wakil gubernur dipilih DPRD.
“Tapi, DPRD juga harus diingatkan bahwa memilih gubernur dan wakil gubernur bukan berarti harus tunduk dan bertanggungjawab kepada mereka (DPRD). Kepala daerah dan wakilnya harus tunduk kepada Presiden,” jelas gubernur dari Golkar ini.
Senada dengannya, Gubernur Sultra Nur Alam tidak menjamin terciptanya hubungan harmonisasi jika wakil kepala daerah dipilih DPRD.
“Kalau ingin mengharmoniskan itu bukan pada pemilihannya, tapi harus dipertegas tugas dan kewenangannya. Jika didasari dengan peraturan perundang-undangan yang tegas dan pengetahuan tentang leadership (kepemimpinan) yang baik,” jelas Nur Alam.
Selain itu, tambah gubernur dari PAN ini, perlu ada pendekatan emosional antara kepala daerah dan wakilnya. “Ya, Saling melindungilah.”
Diberitakan sebelumnya, Ketua Komite I DPD Dani Anwar mengatakan, senator mengusulkan wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota) dipilih DPRD. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno DPD Senin (28/3) lalu.
Dani mengatakan, dalam sidang itu, DPD menyepakati posisi wakil kepala daerah dipilih DPRD provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan usulan gubernur, bupati, walikota terpilih.
“Jadi, kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) terpilih yang menentukan wakilnya. Hal ini agar mereka cocok bekerja sama dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan,” ujar senator asal DKI Jakarta ini.
Terkait posisi wakil gubernur, menurut Dani, bisa saja tidak ada atau bahkan lebih dari satu orang sesuai jumlah penduduk.
“Misalnya, provinsi berpenduduk hingga 2 juta jiwa tidak memiliki wakil gubernur, provinsi berpenduduk 2-5 juta jiwa memiliki dua wakil gubernur, dan lebih 10 juta jiwa memiliki tiga wakil gubernur,” papar bekas calon Wagub DKI dari PKS ini.
“Begitu halnya dengan posisi wakil bupati dan wakil walikota, bisa tidak ada atau ada hanya satu karena disesuaikan dengan jumlah penduduk,” tegasnya.QAR
Orang Miskin Diminta Tak Pilih Foke
Urban Poor Consosium (UPC) secara tegas menolak pencalonan Fauzi Bowo sebagai
gubernur untuk kedua kalinya. Sebab, kepemimpinan Foke saat ini terbukti gagal mengentaskan persoalan warga miskin ibukota.
Ketua UPC, Wardah Hafiz menilai, kinerja Foke jeblok dalam menanggulangi kemiskinan dan tata ruang kota.
“Awalnya, saya banyak berharap sama dia (Foke), tapi nyatanya tidak. Dia malah bikin orang miskin tambah miskin. Saya minta untuk tidak pilih dia, syukur-syukur Foke tahu diri untuk tidak nyalon (lagi),” jelas Wardah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Dikatakan Wardah, banyak kebijakan Foke yang tidak berpihak rakyat miskin. Misalnya, aksi penggusuran, penangkapan anak jalanan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) terus marak tanpa diikuti program pembinaan dan pemberdayaan.
Berdasarkan data yang dipegangnya, makin banyak masyarakat yang bunuh diri akibat kemiskinan. Selain itu, kata Wanda, susahnya masyarakat miskin yang mencari pengobatan. “Di (RS) Tjipto, banyak warga miskin yang ditolak mentah-mentah karena dianggap tidak bisa membayar pengobatannya,” jelasnya.
Hal itu diperparah dengan rencana penggusuran masyarakat di bantaran kali. Padahal, lanjutnya, warga telah sepakat menjaga kali dari sampah, asal mereka diberikan tempat tinggal yang nyaman.
“Mereka juga bersedia mundur beberapa meter dari kali dan bersedia menjadi penjaga kali. Harusnya, itu diapresiasi oleh Pemkot, bukannya justru akan gusur habis-habisan,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim meminta Foke merelakan jabatan Gubernur DKI Jakarta 2012 kepada calon lain yang dinilai lebih mampu. ”Dia harus memberi kesempatan yang lain untuk berkontribusi dan memperbaiki Jakarta,” ujar Lutfi usai diskusi “Siapa Pengganti Fauzi Bowo?” di Jakarta, Jumat (18/3).
Mengenai siapa kandidat yang akan diusung FBR, Lutfi menyatakan, sejauh ini belum final. Meskipun demikian, FBR memiliki kriteria yang disepakati untuk jadi patokan calon gubernur yang akan didukung. ”Berasal dari Betawi memang menjadi pertimbangan kami. Tapi kalau soal sipil atau nggak sipil rasanya itu bukan masalah. Yang penting, mampu memikirkan kesejahteraan rakyat dan mampu menyelesaikan masalah Jakarta, seperti kemacetan dan banjir,” kata Lutfi.
Sementara, Forum Pemuda Betawi (FPB) tetap mendukung Foke untuk maju di Pilgub DKI 2012.
“Kita tidak bisa serta merta menyalahkan Gubernur Fauzi Bowo jika terdapat kekurangan. Sebab, Pak Fauzi sudah bekerja keras membangun Jakarta. Jika ada kekurangan, ya di tambal saja, mana yang kurang,” kata Ketua FPB, Edi Guryadi kepada Rakyat Merdek.
Edi meyakini, siapapun gubernurnya saat ini, maka tak akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan Jakarta secara cepat, baik macet, banjir maupun lainnya.
Selain itu, dia membantah, jika kerja Foke sama dengan gubernur sebelumnya. “Jika mau disamakan, maka beri kesempatan untuk Bang Foke dua periode dulu.”QAR
gubernur untuk kedua kalinya. Sebab, kepemimpinan Foke saat ini terbukti gagal mengentaskan persoalan warga miskin ibukota.
Ketua UPC, Wardah Hafiz menilai, kinerja Foke jeblok dalam menanggulangi kemiskinan dan tata ruang kota.
“Awalnya, saya banyak berharap sama dia (Foke), tapi nyatanya tidak. Dia malah bikin orang miskin tambah miskin. Saya minta untuk tidak pilih dia, syukur-syukur Foke tahu diri untuk tidak nyalon (lagi),” jelas Wardah kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Dikatakan Wardah, banyak kebijakan Foke yang tidak berpihak rakyat miskin. Misalnya, aksi penggusuran, penangkapan anak jalanan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) terus marak tanpa diikuti program pembinaan dan pemberdayaan.
Berdasarkan data yang dipegangnya, makin banyak masyarakat yang bunuh diri akibat kemiskinan. Selain itu, kata Wanda, susahnya masyarakat miskin yang mencari pengobatan. “Di (RS) Tjipto, banyak warga miskin yang ditolak mentah-mentah karena dianggap tidak bisa membayar pengobatannya,” jelasnya.
Hal itu diperparah dengan rencana penggusuran masyarakat di bantaran kali. Padahal, lanjutnya, warga telah sepakat menjaga kali dari sampah, asal mereka diberikan tempat tinggal yang nyaman.
“Mereka juga bersedia mundur beberapa meter dari kali dan bersedia menjadi penjaga kali. Harusnya, itu diapresiasi oleh Pemkot, bukannya justru akan gusur habis-habisan,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim meminta Foke merelakan jabatan Gubernur DKI Jakarta 2012 kepada calon lain yang dinilai lebih mampu. ”Dia harus memberi kesempatan yang lain untuk berkontribusi dan memperbaiki Jakarta,” ujar Lutfi usai diskusi “Siapa Pengganti Fauzi Bowo?” di Jakarta, Jumat (18/3).
Mengenai siapa kandidat yang akan diusung FBR, Lutfi menyatakan, sejauh ini belum final. Meskipun demikian, FBR memiliki kriteria yang disepakati untuk jadi patokan calon gubernur yang akan didukung. ”Berasal dari Betawi memang menjadi pertimbangan kami. Tapi kalau soal sipil atau nggak sipil rasanya itu bukan masalah. Yang penting, mampu memikirkan kesejahteraan rakyat dan mampu menyelesaikan masalah Jakarta, seperti kemacetan dan banjir,” kata Lutfi.
Sementara, Forum Pemuda Betawi (FPB) tetap mendukung Foke untuk maju di Pilgub DKI 2012.
“Kita tidak bisa serta merta menyalahkan Gubernur Fauzi Bowo jika terdapat kekurangan. Sebab, Pak Fauzi sudah bekerja keras membangun Jakarta. Jika ada kekurangan, ya di tambal saja, mana yang kurang,” kata Ketua FPB, Edi Guryadi kepada Rakyat Merdek.
Edi meyakini, siapapun gubernurnya saat ini, maka tak akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan Jakarta secara cepat, baik macet, banjir maupun lainnya.
Selain itu, dia membantah, jika kerja Foke sama dengan gubernur sebelumnya. “Jika mau disamakan, maka beri kesempatan untuk Bang Foke dua periode dulu.”QAR
Terkait Larangan SBY- Pengusaha Judi Tinggalkan Kepri
Aktivitas usaha tempat perjudian di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belakangan mulai menurun terkait larangan Presiden SBY.
Akibatnya larangan ini, banyak pengusaha judi asing sudah banyak meninggalkan provinsi itu.
Demikian diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kepri, Jasarmen Purba kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
“Pengusaha judi itu sudah tidak memiliki celah untuk mendirikan pusat perjuadian di Kepri. Selain dilarang SBY, negara kita juga jelas melarang aktivitas perjudian,” ungkap Jasarmen.
Awalnya, lanjutnya, para pengusaha judi itu berusaha membujuk pemerintah daerah (pemda) untuk melegalkan pusat perjudian. Tapi, pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya ke pusat.
“Kedatangan SBY waktu itu sekaligus menjawab kabar itu. Bahkan, seluruh kepala daerah manapun dilarang untuk melegalkan perjudian,” paparnya.
Setelah mendengar langsung dari SBY, katanya, para pengusaha judi itu tidak lagi merayu pemda.
“Saat ini, mereka (pengusaha judi) sudah banyak kembali ke negara asalnya, seperti Singapura,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Sabtu (26/2), Presiden SBY menentang dan mengingatkan secara keras kepada setiap kepala daerah di Provinsi Kepri agar tidak pernah berpikir berinvestasi terhadap pengembangan tempat perjudian.
“Saya mendapat informasi dari media massa yang mengatakan dalam pengembangan kawasan di Kepri ini, akan ada tempat perjudian. Saya ingatkan, jangan pernah kita berpikir, jangan pernah kita punya niat dan rencana untuk membangun tempat perjudian di Kepri,” ujar SBY.
Masing-masing negara, lanjut SBY, memiliki kebijakkan pembangunan. Dalam pelaksanaan kebijakkan itu lebih baik pemerintah membuka kegiatan ekonomi yang membawa kebaikan secara agama dan diridhoi Tuhan.
”Jadi, saya minta stop berita-berita yang aneh dan mengingatkan kepada gubernur agar tidak ada rencana ke arah itu. Jangan ada suatu rencana yang tidak kita kehendaki yang akan menimbulkan perpecahan diantara bangsa ini,” pungkasnya. QAR
Akibatnya larangan ini, banyak pengusaha judi asing sudah banyak meninggalkan provinsi itu.
Demikian diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kepri, Jasarmen Purba kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
“Pengusaha judi itu sudah tidak memiliki celah untuk mendirikan pusat perjuadian di Kepri. Selain dilarang SBY, negara kita juga jelas melarang aktivitas perjudian,” ungkap Jasarmen.
Awalnya, lanjutnya, para pengusaha judi itu berusaha membujuk pemerintah daerah (pemda) untuk melegalkan pusat perjudian. Tapi, pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya ke pusat.
“Kedatangan SBY waktu itu sekaligus menjawab kabar itu. Bahkan, seluruh kepala daerah manapun dilarang untuk melegalkan perjudian,” paparnya.
Setelah mendengar langsung dari SBY, katanya, para pengusaha judi itu tidak lagi merayu pemda.
“Saat ini, mereka (pengusaha judi) sudah banyak kembali ke negara asalnya, seperti Singapura,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Sabtu (26/2), Presiden SBY menentang dan mengingatkan secara keras kepada setiap kepala daerah di Provinsi Kepri agar tidak pernah berpikir berinvestasi terhadap pengembangan tempat perjudian.
“Saya mendapat informasi dari media massa yang mengatakan dalam pengembangan kawasan di Kepri ini, akan ada tempat perjudian. Saya ingatkan, jangan pernah kita berpikir, jangan pernah kita punya niat dan rencana untuk membangun tempat perjudian di Kepri,” ujar SBY.
Masing-masing negara, lanjut SBY, memiliki kebijakkan pembangunan. Dalam pelaksanaan kebijakkan itu lebih baik pemerintah membuka kegiatan ekonomi yang membawa kebaikan secara agama dan diridhoi Tuhan.
”Jadi, saya minta stop berita-berita yang aneh dan mengingatkan kepada gubernur agar tidak ada rencana ke arah itu. Jangan ada suatu rencana yang tidak kita kehendaki yang akan menimbulkan perpecahan diantara bangsa ini,” pungkasnya. QAR
Nachrowi Ramli Garap 114 Ormas
Persiapan Nachrowi Ramli maju dipertarungan Pilkada DKI Jakarta 2012 terus dimatangkan tim pemenangannya.
Bukan cuma partai politik (parpol) yang coba didekati, tapi kubu Nachrowi akan menggarap dan merangkul 114 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Sekjen DPD Partai Demokrat DKI Jakarta
Irfan Gani mengku, sudah berkomunikasi dengan sejumlah organisasi masyarakat di DKI Jakarta baik ormas bidang kepemudaan atau kemasyarakatan, profesi dan keagamaan.
Bahkan, Irfan yakin dapat merangkul 114 ormas karena sejauh ini, komunikasi politik berjalan lancar dan tidak ada pertentangan antara Nachrowi dengan semua ormas.
“Sosok Nachrowi diterima dan disambut baik semua ormas. Dia (Nachrowi) tidak ada resistensi,” jelas Irfan kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Beberapa ormas yang sudah didekati diantaranya Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Keluarga Betawi (Forkabi), Bamus Betawi, Dewan Koperasi (Dekopin) Wilayah DKI dan beberapa ormas lainnya. “Ya, kita akan terus lakukan komunikasi secara intensif dengan semua ormas itu. Kita berharap, semua ormas bisa kita rangkul,” papar Irfan.
“Bahkan, ada beberapa ormas yang datang dan menyatakan dukungannya ke kita (Nachrowi Ramli). Pokoknya, semuannya kami respons dengan baik,” tambahnya.
Menurutnya, untuk membangun Jakarta lebih baik dari sekarang, dibutuhkan kerja keras secara bersama-sama. “Jadi, membangun kota Jakarta tidak bisa sendirian. Kita butuh kolektifitas dari semua pihak,” ujarnya.
Dengan keberhasilan yang dicapai Nachrowi Ramli sebagai Ketua DPD Demokrat DKI, dia berharap, DPP Demokrat perlu memberikan reward kepada bekas Kepala Sandi Negara itu untuk menjadi calon Gubernur DKI 2012.
“Dia (Nacrowi) itu ditugaskan sebagai kepala sandi negara di 79 negara. Tugasnya antaralain memproteksi Indonesia dari serangan luar. Itu kan luar biasa dan menjadi nilai lebih bagi Nachrowi,” paparnya.
Belakangan ini, sudah muncul sejumlah nama yang digandang-gadangan Partai Demokrat untuk maju di Pilkada DKI 2012. Yakni Nachrowi Ramli dan incumbent Fauzi Bowo alias Foke.
Meski demikian, Irfan yakin Nachrowi dapat meraih dukungan dari Demokrat untuk menjadi calon tunggal gubernur. Apalagi, belakangan ini, tim suksesnya makin gencar bergerilya mendekati dan merangkul tokoh-tokoh, partai politik, ormas dan lainnya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, timnya makin gencar melakukan berbagai kegiatan di tengah masyarakat Jakarta. Misalnya, bakti sosial dan keagamaan. Selain itu, menggelar kegiatan dari Dekopinwil (Dewan Koperasi Wilayah) DKI.
Menurutnya, kegiatan itu bukan karena menjelang pilkada. “Kegiatan itu sudah lama dilakukan, karena hal itu sebagai upaya Partai Demokrat mendekatkan diri di hati masyarakat,” tutupnya. QAR
Bukan cuma partai politik (parpol) yang coba didekati, tapi kubu Nachrowi akan menggarap dan merangkul 114 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Sekjen DPD Partai Demokrat DKI Jakarta
Irfan Gani mengku, sudah berkomunikasi dengan sejumlah organisasi masyarakat di DKI Jakarta baik ormas bidang kepemudaan atau kemasyarakatan, profesi dan keagamaan.
Bahkan, Irfan yakin dapat merangkul 114 ormas karena sejauh ini, komunikasi politik berjalan lancar dan tidak ada pertentangan antara Nachrowi dengan semua ormas.
“Sosok Nachrowi diterima dan disambut baik semua ormas. Dia (Nachrowi) tidak ada resistensi,” jelas Irfan kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Beberapa ormas yang sudah didekati diantaranya Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Keluarga Betawi (Forkabi), Bamus Betawi, Dewan Koperasi (Dekopin) Wilayah DKI dan beberapa ormas lainnya. “Ya, kita akan terus lakukan komunikasi secara intensif dengan semua ormas itu. Kita berharap, semua ormas bisa kita rangkul,” papar Irfan.
“Bahkan, ada beberapa ormas yang datang dan menyatakan dukungannya ke kita (Nachrowi Ramli). Pokoknya, semuannya kami respons dengan baik,” tambahnya.
Menurutnya, untuk membangun Jakarta lebih baik dari sekarang, dibutuhkan kerja keras secara bersama-sama. “Jadi, membangun kota Jakarta tidak bisa sendirian. Kita butuh kolektifitas dari semua pihak,” ujarnya.
Dengan keberhasilan yang dicapai Nachrowi Ramli sebagai Ketua DPD Demokrat DKI, dia berharap, DPP Demokrat perlu memberikan reward kepada bekas Kepala Sandi Negara itu untuk menjadi calon Gubernur DKI 2012.
“Dia (Nacrowi) itu ditugaskan sebagai kepala sandi negara di 79 negara. Tugasnya antaralain memproteksi Indonesia dari serangan luar. Itu kan luar biasa dan menjadi nilai lebih bagi Nachrowi,” paparnya.
Belakangan ini, sudah muncul sejumlah nama yang digandang-gadangan Partai Demokrat untuk maju di Pilkada DKI 2012. Yakni Nachrowi Ramli dan incumbent Fauzi Bowo alias Foke.
Meski demikian, Irfan yakin Nachrowi dapat meraih dukungan dari Demokrat untuk menjadi calon tunggal gubernur. Apalagi, belakangan ini, tim suksesnya makin gencar bergerilya mendekati dan merangkul tokoh-tokoh, partai politik, ormas dan lainnya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, timnya makin gencar melakukan berbagai kegiatan di tengah masyarakat Jakarta. Misalnya, bakti sosial dan keagamaan. Selain itu, menggelar kegiatan dari Dekopinwil (Dewan Koperasi Wilayah) DKI.
Menurutnya, kegiatan itu bukan karena menjelang pilkada. “Kegiatan itu sudah lama dilakukan, karena hal itu sebagai upaya Partai Demokrat mendekatkan diri di hati masyarakat,” tutupnya. QAR
Oknum Kepala Daerah Ikut Teror Aktivis Antikorupsi
10 Daerah Tak Aman Bagi Penggiat Korupsi
Aktivis antikorupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Pembela HAM (KP2HAM) hidup di bawah ancaman dan teror. Pelakunya diduga oknum kepala daerah, aparat, Satpol PP, pengusaha, preman bayaran, dan kelompok organisasi masyarakat.
Menurut Tama S Langkun, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), bukan saja intimidasi dan kriminalisasi yang diterima, tapi kekerasan acap kali dilakukan orang-orang yang merasa terganggu dengan kerja aktivis dalam melakukan investigasi.
”Ancaman umumnya dilancarkan oleh pihak-pihak yang merasa terusik dengan kerja investigasi dari lembaga-lembaga antikorupsi maupun pembelaan masyarakat yang dilakukan oleh aktivis pembela HAM. Corruptors fight back, pelaku pelanggaran HAM, berusaha menggembosi upaya pengungkapan kasus melalui cara-cara kekerasan, fisik maupun nonfisik,” jelas Tama saat dihubungi Rakyat Merdeka, di Jakarta, tadi malam.
KP2HAM merupakan jejaring aktivis yang memiliki jaringan ke daerah-daerah. Selain ICW, ada pula LBH Jakarta, Garut Government Watch (G2W), Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), LBH Semarang, KP2KKN Jawa Tengah, Sitas Desa Blitar, LBH Surabaya, Malang Corruption Watch (MCW), dan LPS HAM Palu.
Berdasarkan data yang dihimpun, lanjut Tama, ancaman yang diterima aktivis antikorupsi di daerah berjumlah 63 kasus.
Dalam pemetaan tindak kekerasan, KP2HAM menyebutkan ada 10 daerah yang tidak aman bagi aktivis. Masing-masing, Malang, Surabaya, Tasikmalaya, Brebes, Tegal, Semarang, Palu, Blitar, Pontianak, Garut, dan Jakarta.
Sedangkan dari sisi aktor, koordinator divisi investigasi ICW itu mengungkap, pelaku ancaman atau teror terdiri dari oknum kepala daerah, aparat, Satpol PP, pengusaha, preman bayaran dan kelompok organisasi masyarakat. ”Ini semua harus jadi perhatian serius dari pemerintah,” tegasnya.
Dijelaskan, teror yang dilakukan terhadap aktivis antikorupsi dan pembela HAM beragam, mulai dari ancaman pembuhuhan, perusakan, pembakaran, pencurian data atau dokumen hingga penggunaan cara-cara supranatural.
”Jadi, pemerintah wajib melindungi penggiat antikorupsi. Pasalnya, hingga saat ini, baik KPK, kepolisian ataupun kejaksaan belum mampu menjamah kasus korupsi di sejumlah daerah,” tambahnya.
Aktivis Gebrak Brebes Darwanto menambahkan, bentuk ancaman yang diterima aktivis antikorupsi berupa teror melalui pesan pendek atau telpon langsung, kriminalisasi dengan delik pencemaran nama baik, pemukulan dan pengeroyokan, perusakan dan pembakaran kantor, percobaan penyuapan hingga percobaan pembunuhan.
Di sejumlah daerah, ketika aktivis mencoba mengungkap dugaan korupsi, justru dikriminalisasi. Seperti yang dialami aktivis Kontak Rakyat Borneo (KRB) yang dikriminalisasi dan saat ini tengah ditahan untuk menjalani proses pengadilan.
Lebih parah lagi, empat orang aktivis di Brebes divonis 3 bulan hukuman percobaan karena mengungkap kasus dugaan korupsi.
Selain itu, kasus penganiayaan terhadap Tama S Lankun yang hingga saat ini belum terungkap.
Untuk mengatisipasi agar ancaman atau teror tidak terjadi, KP2HAM mendesak penegak hukum agar memberikan perlindungan kepada aktivis antikoprusi. Mereka mendesak pemerintah dan DPR segera mengagendakan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang Pembela HAM yang sudah masuk daftar Prolegnas 2011.
"Tidak ada alasan lagi parlemen menunda pembahasan dan penyusunan RUU Pembela HAM, karena bahaya mengancam setiap hari," kata Darwanto. QAR
Aktivis antikorupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Pembela HAM (KP2HAM) hidup di bawah ancaman dan teror. Pelakunya diduga oknum kepala daerah, aparat, Satpol PP, pengusaha, preman bayaran, dan kelompok organisasi masyarakat.
Menurut Tama S Langkun, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), bukan saja intimidasi dan kriminalisasi yang diterima, tapi kekerasan acap kali dilakukan orang-orang yang merasa terganggu dengan kerja aktivis dalam melakukan investigasi.
”Ancaman umumnya dilancarkan oleh pihak-pihak yang merasa terusik dengan kerja investigasi dari lembaga-lembaga antikorupsi maupun pembelaan masyarakat yang dilakukan oleh aktivis pembela HAM. Corruptors fight back, pelaku pelanggaran HAM, berusaha menggembosi upaya pengungkapan kasus melalui cara-cara kekerasan, fisik maupun nonfisik,” jelas Tama saat dihubungi Rakyat Merdeka, di Jakarta, tadi malam.
KP2HAM merupakan jejaring aktivis yang memiliki jaringan ke daerah-daerah. Selain ICW, ada pula LBH Jakarta, Garut Government Watch (G2W), Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), LBH Semarang, KP2KKN Jawa Tengah, Sitas Desa Blitar, LBH Surabaya, Malang Corruption Watch (MCW), dan LPS HAM Palu.
Berdasarkan data yang dihimpun, lanjut Tama, ancaman yang diterima aktivis antikorupsi di daerah berjumlah 63 kasus.
Dalam pemetaan tindak kekerasan, KP2HAM menyebutkan ada 10 daerah yang tidak aman bagi aktivis. Masing-masing, Malang, Surabaya, Tasikmalaya, Brebes, Tegal, Semarang, Palu, Blitar, Pontianak, Garut, dan Jakarta.
Sedangkan dari sisi aktor, koordinator divisi investigasi ICW itu mengungkap, pelaku ancaman atau teror terdiri dari oknum kepala daerah, aparat, Satpol PP, pengusaha, preman bayaran dan kelompok organisasi masyarakat. ”Ini semua harus jadi perhatian serius dari pemerintah,” tegasnya.
Dijelaskan, teror yang dilakukan terhadap aktivis antikorupsi dan pembela HAM beragam, mulai dari ancaman pembuhuhan, perusakan, pembakaran, pencurian data atau dokumen hingga penggunaan cara-cara supranatural.
”Jadi, pemerintah wajib melindungi penggiat antikorupsi. Pasalnya, hingga saat ini, baik KPK, kepolisian ataupun kejaksaan belum mampu menjamah kasus korupsi di sejumlah daerah,” tambahnya.
Aktivis Gebrak Brebes Darwanto menambahkan, bentuk ancaman yang diterima aktivis antikorupsi berupa teror melalui pesan pendek atau telpon langsung, kriminalisasi dengan delik pencemaran nama baik, pemukulan dan pengeroyokan, perusakan dan pembakaran kantor, percobaan penyuapan hingga percobaan pembunuhan.
Di sejumlah daerah, ketika aktivis mencoba mengungkap dugaan korupsi, justru dikriminalisasi. Seperti yang dialami aktivis Kontak Rakyat Borneo (KRB) yang dikriminalisasi dan saat ini tengah ditahan untuk menjalani proses pengadilan.
Lebih parah lagi, empat orang aktivis di Brebes divonis 3 bulan hukuman percobaan karena mengungkap kasus dugaan korupsi.
Selain itu, kasus penganiayaan terhadap Tama S Lankun yang hingga saat ini belum terungkap.
Untuk mengatisipasi agar ancaman atau teror tidak terjadi, KP2HAM mendesak penegak hukum agar memberikan perlindungan kepada aktivis antikoprusi. Mereka mendesak pemerintah dan DPR segera mengagendakan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang Pembela HAM yang sudah masuk daftar Prolegnas 2011.
"Tidak ada alasan lagi parlemen menunda pembahasan dan penyusunan RUU Pembela HAM, karena bahaya mengancam setiap hari," kata Darwanto. QAR
Monday, April 4, 2011
Busyet, Uang Beredar Di Pilkada Capai Rp 14 T
Geliat pertarungan Pilkada 2010 ternyata tidak hanya menguras waktu dan tenaga, tetapi banyak mengeluarkan anggaran.
BERDASARKAN hasil temuan Indoncsiaan Coruption Watch (ICW), jumlah uang yang beredar selama Pilkada 2010 di 224 daerah lebih dari 14 triliun.
Lantas bagaimana hitung-hitungannya?
Kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan, khusus dana dari kandidat, hitung-hitungannya, jika sepasang kandidat mengeluarkan dana minimal Rp 15 miliar, dengan asumsi ada tiga pasang calon dan dikalikan 244 daerah maka hasilnya Rp 10,9 triliun. Selain itu. dana anggaran pilkada di Indonesia dikeluarkan dari APBD sebesar Rp 3,5 triliun.
"Jadi, temuan di lapangan, besaran biaya itu belum digunakan penyelenggara pilkada secara efektif dan efisien. Bahkan cenderung ada upaya penghamburan anggaran. Sedangkan dari kandidat biaya yang dikeluarkan juga sangat fenomenal, untuk satu calon kandidat saja minimal Rp 15 miliar." terang Abdullah Dahlan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Yang disoroti ICW, tidak ada catatan resmi besarnya perputaran anggaran politik kandidat itu, sehingga yang tidak bisa diawasi penggunaaanya. Hal itu pula yang memicu maraknya politikuang di pilkada
Abdullah Dahlan menambahkan, selain banyaknya politik uang dan penggunaan uang yang tak transparan. Pilkada 2010 juga sarat dengan mobilisasi PNS.
Selain itu, terpilihnya sejumlah tersangka korupsi menjadi kepala daerah menjadi indikator kegagalan transisi kepemimpinan lokal. "Fenomena keluarga koruptor yang terpilih dalam Pilkada juga memberikan catatan munculnya kolonialisme local baru. Pilkada masih memberikan ruang untuk koruptor, istri koruptor dan anak koruptor," bebernya.
ICW melakukan pemantauan Pilkada dari I Januari-10 Agustus 2010. Hingga Agustus 2010 telah tercatat 174 daerah yang telah melaksanakan pilkada.
Disebutkan, tercatat ada 130 sengketa yang ditangani Mahkamah Konstitusi.
Meski demikian, pihaknya tidak sepakat dengan usulan pilkada dipilih DPRD. Menurutnya, biaya tersebut merupakan biaya pembelajaran demokrasi di Indonesia. "Tapi memang perlu ada aturan yang jelas mengenai biaya kampanye yang dimasukan dalam undang-undang pemilu," tutupnya.
Terpisah, pengamat politik lokal Sanggam Hutapea, meng-atakan, banyaknya kepala daerah dan mantan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, bakal meningkatkan angka golongan putih (golput). Pasalnya, rakyat sudah bisa menilai bahwa pemilukada langsung bukan jadi jaminan melahirkan pemimpinyang baik.
"Rakyat jadi Golput, dan sudah tidak mau ikut lagi mem-. produksi para koruptor dengan memberikan hak pilihnya dalam Pemilukada," ujarnya.
Dia mengatakan, banyaknya kepala daerah yang menjadi ter-sangka korupsi disebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan saat pencalonan. Dia memperkirakan, setiap calon bupariAvalikot harus memiliki dana minimun Rp5 miliar sampai Rp 20 miliar dan untuk gubernur bisa mencapai ratusan miliar. QAR
BERDASARKAN hasil temuan Indoncsiaan Coruption Watch (ICW), jumlah uang yang beredar selama Pilkada 2010 di 224 daerah lebih dari 14 triliun.
Lantas bagaimana hitung-hitungannya?
Kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan, khusus dana dari kandidat, hitung-hitungannya, jika sepasang kandidat mengeluarkan dana minimal Rp 15 miliar, dengan asumsi ada tiga pasang calon dan dikalikan 244 daerah maka hasilnya Rp 10,9 triliun. Selain itu. dana anggaran pilkada di Indonesia dikeluarkan dari APBD sebesar Rp 3,5 triliun.
"Jadi, temuan di lapangan, besaran biaya itu belum digunakan penyelenggara pilkada secara efektif dan efisien. Bahkan cenderung ada upaya penghamburan anggaran. Sedangkan dari kandidat biaya yang dikeluarkan juga sangat fenomenal, untuk satu calon kandidat saja minimal Rp 15 miliar." terang Abdullah Dahlan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Yang disoroti ICW, tidak ada catatan resmi besarnya perputaran anggaran politik kandidat itu, sehingga yang tidak bisa diawasi penggunaaanya. Hal itu pula yang memicu maraknya politikuang di pilkada
Abdullah Dahlan menambahkan, selain banyaknya politik uang dan penggunaan uang yang tak transparan. Pilkada 2010 juga sarat dengan mobilisasi PNS.
Selain itu, terpilihnya sejumlah tersangka korupsi menjadi kepala daerah menjadi indikator kegagalan transisi kepemimpinan lokal. "Fenomena keluarga koruptor yang terpilih dalam Pilkada juga memberikan catatan munculnya kolonialisme local baru. Pilkada masih memberikan ruang untuk koruptor, istri koruptor dan anak koruptor," bebernya.
ICW melakukan pemantauan Pilkada dari I Januari-10 Agustus 2010. Hingga Agustus 2010 telah tercatat 174 daerah yang telah melaksanakan pilkada.
Disebutkan, tercatat ada 130 sengketa yang ditangani Mahkamah Konstitusi.
Meski demikian, pihaknya tidak sepakat dengan usulan pilkada dipilih DPRD. Menurutnya, biaya tersebut merupakan biaya pembelajaran demokrasi di Indonesia. "Tapi memang perlu ada aturan yang jelas mengenai biaya kampanye yang dimasukan dalam undang-undang pemilu," tutupnya.
Terpisah, pengamat politik lokal Sanggam Hutapea, meng-atakan, banyaknya kepala daerah dan mantan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, bakal meningkatkan angka golongan putih (golput). Pasalnya, rakyat sudah bisa menilai bahwa pemilukada langsung bukan jadi jaminan melahirkan pemimpinyang baik.
"Rakyat jadi Golput, dan sudah tidak mau ikut lagi mem-. produksi para koruptor dengan memberikan hak pilihnya dalam Pemilukada," ujarnya.
Dia mengatakan, banyaknya kepala daerah yang menjadi ter-sangka korupsi disebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan saat pencalonan. Dia memperkirakan, setiap calon bupariAvalikot harus memiliki dana minimun Rp5 miliar sampai Rp 20 miliar dan untuk gubernur bisa mencapai ratusan miliar. QAR
Subscribe to:
Posts (Atom)