Selain Mengusut Kursi Ilegal Anggota DPR Pusat (sub)
Rupanya Panja Mafia Pemilu bentukan DPR belum lama ini, tidak hanya membidik kursi-kursi haram anggota DPR RI, tapi juga kursi anggota DPRD tingkat I (provinsi) dan II (kabupaten), bahkan kursi kepala daerah.
Demikian hal tersebut diungkapkan anggota Komisi II DPR, Rusli Ridwan saat dihubungi Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Menurut Rusli, pembentukan Panja Mafia Pemilu ini merupakan pintu gerbang untuk mengusut kursi-kursi haram di daerah-daerah. “Harapan saya, (panja mafia pemilu) ini bisa juga mengusut anggota DPRD dan para kepala daerah di nusantara ini,” kata politisi PAN ini.
Menurut Rusli, perlunya pengusutan kursi anggota DPRD itu karena muncul dugaan
tentang ketidakprofesionalisme KPU sudah digaungkan banyak pihak, baik perselisihan di pusat ataupun daerah.
Begitu juga soal pemilu legislatif di daerah ataupun pilkada.
“Ini patut dicurigai, apakah para pemimpinnya dipilih secara wajar atau tidak. Sebab, jika KPU melahirkan pemimpin atau wakil rakyat secara tidak wajar, maka besar kemungkinan dia kurang ajar,” cetusnya.
Selain itu, masih katanya, Panja Mafia Pemilu juga akan memeriksa beberapa lembaga seperti KPU, KPUD, Bawaslu, Panwaslu dan sekretariat Mahkamah Konstitusi (MK).
Senada dengan Rusli Ridwan, anggota Komisi II DPR lainnya, Arief Wibowo mengatakan, Panja Mafia Pemilu selayaknya memberikan pandangan lebih luas lagi soal tujuan dibentuknya panja.
Kata politisi PDI Perjuangan ini, panja ini bertugas mengungkap segala hal yang berhubungan dengan penetapan perolehan kursi legislatif. Targetnya yakni untuk mengetahui berapa banyak kursi haram yang ada di DPR dan DPRD provinsi.
“Ilegal itu adalah kursi yang hasilnya dari manipulasi penghitugan perolehan suara. Kemudian putusan-putusan MK yang digugat. Apakah hanya tentang DPR, tentu tidak. Kami berharap kursi haram yang ada di DPRD provinsi juga diungkap secara transparan,” ujar Arief.
Untuk menelusuri itu, sambungnya, panja bisa memulai dari rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang disahkan dalam rapat pleno KPU. Karena, putusan MK yang asli, tentunya berangkat dari data hasil penghitungan perolehan suara asli pula.
“Kalau dalam persidangan perselisihan pemilu, data yang digunakan palsu atau manipulatif kemudian MK tidak tahu dan dibenarkan, maka salahlah keputusannya. Sekalipun memang keputusan MK bersifat final dan mengikat,” ujarnya.
Arief Wibowo membantah pembentukan Panja Mafia Pemilu hanya sekedar membidik bekas anggota KPU Andi Nurpati, yang kini menjadi Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat.
Panja ini bertujuan jauh lebih luas yaitu menyempurnakan pelaksanaan Pemilu 2014 melalui revisi paket undang-undang politik yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah. Dengan demikian, kesalahan dan kekurangan Pemilu 2009 lalu tidak terulang kembali.
“Itu terlalu kecil kalau hanya urusannya Andi Nurpati. Diserahkan polisi saja selesai,” kata Arif.
Arif menjelaskan, panja akan menelusuri dan membuka semua kecurangan Pemilu 2009 agar terungkap secara benar, faktual, dan jelas duduk perkaranya. Pengungkapan ini akan menjadi masukan bagi substansi perubahan paket undang-undang politik.
“Tujuannya perbaikan kualitas pemilu dan demokrasi. Tidak bertujuan spesifik tentang Andi Nurpati. Kasus itu hanya pintu masuk,” katanya.
Perlu diketahui, pada 16 Juni lalu, akhirnya Komisi II DPR membentuk Panja Mafia Pemilu terkait pemalsuan dokumen Mahkamah Konstitusi (MK).
Tujuan pembentukan panja ini, kata Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja, untuk mendalami persoalan yang terjadi dalam pemilu legislatif lebih jelas dan terang benderang. "Yang penting agar ada efek jera bagi yang melakukan kejahatan dalam pemilu," ujarnya.
Dia menyebutkan, dalam kesempatan pertama kerja Panja, direncanakan akan memanggil Ketua MK Mahfud MD yang sejak awal bersedia dipanggil untuk menyampaikan data yang dimiliki.
"Pak Mahfud sudah melakukan investigasi, serta menyebutkan tidak hanya dalam kasus ini yang ada surat palsunya. Jadi memang penting memanggil Pak Mahfud," tambahnya. QAR
Wednesday, June 22, 2011
Jelang Pilgub DKI, Parpol Mulai Jual Diri
Meski Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta masih setahun lagi, tapi partai politik mulai ‘menjual diri’ mengusung ke beberapa kandidat bakal calon (balon) yang sudha muncul ke permukaan.
Menurut Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Mochtar Sindang, aksi ‘jual diri’ merupakan hal biasa dalam setiap pagelaran pilkada di setiap daerah.
Di Pilgub DKI 2012, Mochtar memprediksi bakal marak aksi jual beli dukungan partai politik terutama bagi partai menengah dan gurem.
“Praktik tersebut adalah hal yang dinanti-nanti setiap parpol menjelang pilkada atau pemilu,” jelas Mochtar saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.
Parktik jual beli ini, lanjut Mochtar, karena parpol tidak memiliki kader mumpuni atau layak dijual ke publik untuk jadi calon kepala daerah. Selain itu, pilkada adalah moment bagi partai mendapatkan keuntungan besar.
“Jelas, praktik dagang sapi atau jual beli dukungan parpol adalah simbol dari proses rekrutmen buruk dan merusak citra pilkada,” tegasnya.
Dijelaskan, harga sebuah partai akan cenderung meroket menjelang penutupan pendaftaran bakal calon (balon) di sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Jika jelang penutupan pendaftaran, harga parpol makin tinggi. Maklum saja, setiap pasangan calon butuh dukungan suara dari parpal. Kalau kurang suara, pasangan akan kandas, tidak bisa ikut pilkada.”
Karena itu, dia berharap, sudah sepatutnya KPUD Provinsi DKI menginvestigasi parpol yang diduga terlibat politik dagang sapi itu.
Meski demikian, KIPP tidak yakin betul terhadap kualitas penyelenggara pilkada baik KPUD ataupun Panwaslu. Menurutnya, kedua lembaga itu akan sulit menguak praktik tersebut. Tapi, kata dia, setidaknya, KPUD harus selektif dalam memverifikasi dukungan partai politik.
“Misalnya, dukungan partai politik kepada dua calon, seperti terjadi di Depok. Ada juga lantaran di internal partai pecah dua, maka masing-masing dua kubu itu mendukung pasangan calon berbeda,” terangnya.
Selain itu, dia berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun lembaga pengawas korupsi seperti Indonesia corruption wacth (ICW) turut serta memantau gerak-gerik parpol jelang Pilgub DKI 2012.
“Yang jelas, kami (KIPP) akan terus memantau dan menelusurinya. Kalau ada langsung kami umumkan ke masyarakat,” ungkap Mochtar.
Budaya jual beli partai politik, lanjutnya, mampu menciderai sistem demokrasi Indonesia. “Seorang kandidat harus menyerahkan uang dalam jumlah besar agar partai politik bersedia mengusungnya sebagai kandidat. Maka, Pilkada bergeser menjadi praksis demokrasi yang membuka ruang secara sangat lebar terhadap para pemilik uang, merebut kepemimpinan politik,” tutupnya. QAR
Menurut Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Mochtar Sindang, aksi ‘jual diri’ merupakan hal biasa dalam setiap pagelaran pilkada di setiap daerah.
Di Pilgub DKI 2012, Mochtar memprediksi bakal marak aksi jual beli dukungan partai politik terutama bagi partai menengah dan gurem.
“Praktik tersebut adalah hal yang dinanti-nanti setiap parpol menjelang pilkada atau pemilu,” jelas Mochtar saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.
Parktik jual beli ini, lanjut Mochtar, karena parpol tidak memiliki kader mumpuni atau layak dijual ke publik untuk jadi calon kepala daerah. Selain itu, pilkada adalah moment bagi partai mendapatkan keuntungan besar.
“Jelas, praktik dagang sapi atau jual beli dukungan parpol adalah simbol dari proses rekrutmen buruk dan merusak citra pilkada,” tegasnya.
Dijelaskan, harga sebuah partai akan cenderung meroket menjelang penutupan pendaftaran bakal calon (balon) di sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Jika jelang penutupan pendaftaran, harga parpol makin tinggi. Maklum saja, setiap pasangan calon butuh dukungan suara dari parpal. Kalau kurang suara, pasangan akan kandas, tidak bisa ikut pilkada.”
Karena itu, dia berharap, sudah sepatutnya KPUD Provinsi DKI menginvestigasi parpol yang diduga terlibat politik dagang sapi itu.
Meski demikian, KIPP tidak yakin betul terhadap kualitas penyelenggara pilkada baik KPUD ataupun Panwaslu. Menurutnya, kedua lembaga itu akan sulit menguak praktik tersebut. Tapi, kata dia, setidaknya, KPUD harus selektif dalam memverifikasi dukungan partai politik.
“Misalnya, dukungan partai politik kepada dua calon, seperti terjadi di Depok. Ada juga lantaran di internal partai pecah dua, maka masing-masing dua kubu itu mendukung pasangan calon berbeda,” terangnya.
Selain itu, dia berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun lembaga pengawas korupsi seperti Indonesia corruption wacth (ICW) turut serta memantau gerak-gerik parpol jelang Pilgub DKI 2012.
“Yang jelas, kami (KIPP) akan terus memantau dan menelusurinya. Kalau ada langsung kami umumkan ke masyarakat,” ungkap Mochtar.
Budaya jual beli partai politik, lanjutnya, mampu menciderai sistem demokrasi Indonesia. “Seorang kandidat harus menyerahkan uang dalam jumlah besar agar partai politik bersedia mengusungnya sebagai kandidat. Maka, Pilkada bergeser menjadi praksis demokrasi yang membuka ruang secara sangat lebar terhadap para pemilik uang, merebut kepemimpinan politik,” tutupnya. QAR
E-Voting Diyakini Tak Bisa Dipakai Di Pilgub Jakarta
Keinginan DPR untuk menggunakan elektronik voting (e-voting) di Pilkada DKI 2012 tampaknya sulit dilaksanakan.
Pasalnya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat I Gusti Putu Arta memastikan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI tidak akan menggunakan sistem e-voting.
Menurut Putu, hal pertama yang harus ada dalam pelaksanaan e-voting adalah payung hukum. Payung hukum itu tidak dapat sekadar dalam bentuk Peraturan KPU, namun harus dalam bentuk undang-undang yang sampai saat ini belum ada.
“Jika tidak diatur, maka akan mengalami kesemrawutan. Jadi, (untuk pilgub DKI) belum bisa dilakukan, karena belum ada aturannya,” tulisnya dalam pesan singkat yang diterima Rakyat Merdeka kemarin.
Meski demikian, lanjut Putu, diluar yuridis, penggunaan e-voting di Pilkada DKI Jakarta sangat potensial. Sebab, masyarakat Jakarta dinilai memiliki tingkat intelektual lebih tinggi dan heterogen ketimbang daerah lain. “Sehingga evoting sangat dimungkinkan untuk diterapkan.”
Jika ingin menerapkan e-voting, kata dia, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah mempercepat revisi Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan memuat landasan hukum e-voting.
“Pemerintah dan DPR harus terlebih dulu merampungkan revisi Undang-undang 32 Tahun 2004, setidaknya akhir tahun 2011. Jika tidak, maka e-voting tidak bisa dipakai,” ujarnya.
Sebetulnya, lanjut Putu, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, maka kata mencoblos dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat diartikan pula menggunakan metode e-voting.
Selain itu, ujarnya, bagi daerah yang ingin menerapkan metode e-voting harus sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, termasuk kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan serta persyaratan lain yang diperlukan.
“Tapi, sayangnya, yudisal riview tidak semuanya, seperti tidak mengatur apa bentuk surat suaranya, bagaimana format anggarannya dan jenis-jenis biayanya. Kalau kita menganggarkan alat-alat e-voting, bisa-bisa ditindak pidana korupsi,” tegas Putu.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap berharap sistem e-voting diterapkan dalam Pilgub DKI 2012.
Menurutnya, penggunaan e-voting bisa dilaksanakan karena warga Jakarta dinilai memiliki tingkat intelektual lebih tinggi ketimbang daerah lain.
“Diharapkan proses Pilkada DKI bisa jadi tolak ukur daerah-daerah lain ataupun untuk pilpres,” kata Chairuman.
Meski demikian, lanjutnya, KPU harus mempersiapkan sistem peralatan baik danmengkaji secara matang sehingga justru tidak menimbulkan banyak masalah dalam prosesnya.
“Prinsipnya, kita mendukung dan mengupayakan agar e-voting itu bisa terlaksana di Pilkada DKI 2012.” QAR
Pasalnya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat I Gusti Putu Arta memastikan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI tidak akan menggunakan sistem e-voting.
Menurut Putu, hal pertama yang harus ada dalam pelaksanaan e-voting adalah payung hukum. Payung hukum itu tidak dapat sekadar dalam bentuk Peraturan KPU, namun harus dalam bentuk undang-undang yang sampai saat ini belum ada.
“Jika tidak diatur, maka akan mengalami kesemrawutan. Jadi, (untuk pilgub DKI) belum bisa dilakukan, karena belum ada aturannya,” tulisnya dalam pesan singkat yang diterima Rakyat Merdeka kemarin.
Meski demikian, lanjut Putu, diluar yuridis, penggunaan e-voting di Pilkada DKI Jakarta sangat potensial. Sebab, masyarakat Jakarta dinilai memiliki tingkat intelektual lebih tinggi dan heterogen ketimbang daerah lain. “Sehingga evoting sangat dimungkinkan untuk diterapkan.”
Jika ingin menerapkan e-voting, kata dia, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah mempercepat revisi Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan memuat landasan hukum e-voting.
“Pemerintah dan DPR harus terlebih dulu merampungkan revisi Undang-undang 32 Tahun 2004, setidaknya akhir tahun 2011. Jika tidak, maka e-voting tidak bisa dipakai,” ujarnya.
Sebetulnya, lanjut Putu, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, maka kata mencoblos dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat diartikan pula menggunakan metode e-voting.
Selain itu, ujarnya, bagi daerah yang ingin menerapkan metode e-voting harus sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, termasuk kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan serta persyaratan lain yang diperlukan.
“Tapi, sayangnya, yudisal riview tidak semuanya, seperti tidak mengatur apa bentuk surat suaranya, bagaimana format anggarannya dan jenis-jenis biayanya. Kalau kita menganggarkan alat-alat e-voting, bisa-bisa ditindak pidana korupsi,” tegas Putu.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap berharap sistem e-voting diterapkan dalam Pilgub DKI 2012.
Menurutnya, penggunaan e-voting bisa dilaksanakan karena warga Jakarta dinilai memiliki tingkat intelektual lebih tinggi ketimbang daerah lain.
“Diharapkan proses Pilkada DKI bisa jadi tolak ukur daerah-daerah lain ataupun untuk pilpres,” kata Chairuman.
Meski demikian, lanjutnya, KPU harus mempersiapkan sistem peralatan baik danmengkaji secara matang sehingga justru tidak menimbulkan banyak masalah dalam prosesnya.
“Prinsipnya, kita mendukung dan mengupayakan agar e-voting itu bisa terlaksana di Pilkada DKI 2012.” QAR
Bawaslu Ngaku Menerima Ribuan Pelanggaran Pilkada
Hasil Laporan Sepanjang Januari-Juni 2011 (sub)
Meski kewenangan terbatas seperti macan ompong, tapi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus menyoroti dugaan pelanggaran pilkada di beberapa daerah.
Berdasarkan laporan sepanjang enam bulan ini (Januari-Juni 2011), setidaknya Bawaslu menerima 1221 laporan pelanggaran pada masa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Rinciannya adalah ada 605 laporan pelanggaran administrasi, 582 laporan pelanggaran pidana, dan 34 laporan pelanggaran kode etik.
Menurut Koordinator Pengawasan Pemilu Bawaslu Wirdianingsih, dari total 582 laporan pelanggaran pidana itu, Bawaslu sudah meneruskannya ke kepolisian sebanyak 228 pelanggaran.
Dari 228 pelanggaran itu terdiri 8 pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemuktahiran data pemilih, 5 pelanggaran pada tahapan pencalonan, 69 kasus pada masa kampanye, dan 76 pelanggaran pada masa tenang. Saat masa pemungutan dan pengitungan suara terdapat 48 pelanggaran dan 22 pelanggaran saat rekapitulasi.
“Sedangkan yang dihentikan kepolisian adalah sejumlah 115 pelanggaran (50,44 persen),” papar Wirdyaningsih dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Dijelaskan, Bawaslu meneruskan bentuk pelanggaran itu karena aparat polisi punya kewenangan untuk mengusut pelanggaran pidana.
Lemahnya upaya tindak lanjut dari kepolisian, paparnya, karena masih banyak aturan yang belum dirubah sehingga memiliki multi tafsir. Selain itu, kepolisian lebih banyak melakukan pendekatan keamanan.
Bagaimana dengan laporan pelanggaran administrasi? Wirdyaningsih mengungkapkan, dari 605 laporan pelanggaran administrasi yang diterima Bawaslu, sebanyak 88 pelanggaran ditemukan saat tahapan pemuktahiran data pemilih, 26 pelanggaran pada tahap pencalonan, masa kampanye 289 pelanggaran, masa tenang sebanyak 29 pelanggaran, tahapan terakhir, pemungutan dan hitung suara serta rekapitulasi sebanyak 77 kasus.
“Dari 605, Panwaslu meneruskan 463 pelanggaran ke KPU. Tapi, yang ditindaklanjuti KPU sebanyak 295 pelanggaran (63,71). Berarti terdapat 168 pelanggaran (36,29 persen) yang tidak ditindaklanjuti KPU,” ungkapnya.
Meski demikian, dia menilai, tindakan yang dilakukan KPU sudah membaik ketimbang tahun sebelumnya.
“Kalau 2010 itu kan, KPU dan Bawaslu masih dibenturkan dengan penetapan anggota panwaslu,” jelasnya.
Sementara, penyelesaian pelanggaran oleh pihak kepolisian hanya naik beberapa persen saja. Dibanding 2010, ada itikad baik, tapi dulu sedikit sekali,” kata Wirdyaningsih. QAR
Meski kewenangan terbatas seperti macan ompong, tapi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus menyoroti dugaan pelanggaran pilkada di beberapa daerah.
Berdasarkan laporan sepanjang enam bulan ini (Januari-Juni 2011), setidaknya Bawaslu menerima 1221 laporan pelanggaran pada masa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Rinciannya adalah ada 605 laporan pelanggaran administrasi, 582 laporan pelanggaran pidana, dan 34 laporan pelanggaran kode etik.
Menurut Koordinator Pengawasan Pemilu Bawaslu Wirdianingsih, dari total 582 laporan pelanggaran pidana itu, Bawaslu sudah meneruskannya ke kepolisian sebanyak 228 pelanggaran.
Dari 228 pelanggaran itu terdiri 8 pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemuktahiran data pemilih, 5 pelanggaran pada tahapan pencalonan, 69 kasus pada masa kampanye, dan 76 pelanggaran pada masa tenang. Saat masa pemungutan dan pengitungan suara terdapat 48 pelanggaran dan 22 pelanggaran saat rekapitulasi.
“Sedangkan yang dihentikan kepolisian adalah sejumlah 115 pelanggaran (50,44 persen),” papar Wirdyaningsih dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Dijelaskan, Bawaslu meneruskan bentuk pelanggaran itu karena aparat polisi punya kewenangan untuk mengusut pelanggaran pidana.
Lemahnya upaya tindak lanjut dari kepolisian, paparnya, karena masih banyak aturan yang belum dirubah sehingga memiliki multi tafsir. Selain itu, kepolisian lebih banyak melakukan pendekatan keamanan.
Bagaimana dengan laporan pelanggaran administrasi? Wirdyaningsih mengungkapkan, dari 605 laporan pelanggaran administrasi yang diterima Bawaslu, sebanyak 88 pelanggaran ditemukan saat tahapan pemuktahiran data pemilih, 26 pelanggaran pada tahap pencalonan, masa kampanye 289 pelanggaran, masa tenang sebanyak 29 pelanggaran, tahapan terakhir, pemungutan dan hitung suara serta rekapitulasi sebanyak 77 kasus.
“Dari 605, Panwaslu meneruskan 463 pelanggaran ke KPU. Tapi, yang ditindaklanjuti KPU sebanyak 295 pelanggaran (63,71). Berarti terdapat 168 pelanggaran (36,29 persen) yang tidak ditindaklanjuti KPU,” ungkapnya.
Meski demikian, dia menilai, tindakan yang dilakukan KPU sudah membaik ketimbang tahun sebelumnya.
“Kalau 2010 itu kan, KPU dan Bawaslu masih dibenturkan dengan penetapan anggota panwaslu,” jelasnya.
Sementara, penyelesaian pelanggaran oleh pihak kepolisian hanya naik beberapa persen saja. Dibanding 2010, ada itikad baik, tapi dulu sedikit sekali,” kata Wirdyaningsih. QAR
Wanda Hamidah Dielus-elus Masuk Bursa Balon DKI-2
Pengurus DPP Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mulai mengelus-elus Wanda Hamidah masuk bursa bakal calon (balon) DKI-2 atau Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012.
Partai pimpinan Hatta Radjasa ini menilai Wanda memiliki tingkat popularitas tinggi di kalangan warga ibukota. Artis yang memulai karirnya sebagai model ini dianggap bisa bersaingi dengan balon DKI-1 lainnya baik dari kalangan entertainer maupun parpol.
Hasil survei internal PAN menyebutkan, Tingkat popularitas dan elektabilitas Wanda masih di bawah Rano Karno, Foke, Tantowi Yahya, Nachrowi Ramli dan Djan Faridz.
“Ada kemungkinan, Wanda akan digadang-gadang atau disiapakan, tapi belum diputuskan berpasangan dengan siapa, untuk jadi DKI-2,” papar Ketua Bidang Komunikasi dan Politik PAN Bima Arya usai disksi di Jakarta, kemarin.
Ditanya masuknya nama bekas Kapolda Nugroho Djajusman dalam balon yang akan diusung PAN, Bima mengakuinya. “Selentingan ada yang mendorong nama Nugroho. Tapi, saya belum tahu perkembangannya lagi. Memang, sempat dibahas di internal karena Nugroho sempat menyatakan ketertarikannya masuk ke PAN,” ungkapnya.QAR
Partai pimpinan Hatta Radjasa ini menilai Wanda memiliki tingkat popularitas tinggi di kalangan warga ibukota. Artis yang memulai karirnya sebagai model ini dianggap bisa bersaingi dengan balon DKI-1 lainnya baik dari kalangan entertainer maupun parpol.
Hasil survei internal PAN menyebutkan, Tingkat popularitas dan elektabilitas Wanda masih di bawah Rano Karno, Foke, Tantowi Yahya, Nachrowi Ramli dan Djan Faridz.
“Ada kemungkinan, Wanda akan digadang-gadang atau disiapakan, tapi belum diputuskan berpasangan dengan siapa, untuk jadi DKI-2,” papar Ketua Bidang Komunikasi dan Politik PAN Bima Arya usai disksi di Jakarta, kemarin.
Ditanya masuknya nama bekas Kapolda Nugroho Djajusman dalam balon yang akan diusung PAN, Bima mengakuinya. “Selentingan ada yang mendorong nama Nugroho. Tapi, saya belum tahu perkembangannya lagi. Memang, sempat dibahas di internal karena Nugroho sempat menyatakan ketertarikannya masuk ke PAN,” ungkapnya.QAR
Balon DKI-2 Mulai Banjir Dukungan
Sejumlah kandidat bakal calon (balon) gubernur sudah mulai kebanjiran dukungan jelang setahun Pilkada DKI Jakarta 2012.
Djafar Badjeber yang serius mengincar kursi DKI-2, sudah memperoleh dukungan dari berbagai organisasi di ibukota.
Alumni Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) dan K3 (Kerukunan Keluarga Kawanua) sudah menyatakan, dukungannya kepada bekas wakil ketua DPRD DKI itu.
Kiprah Djafar selama 13 tahun duduk di DPRD DKI diyakini paham betul selak beluk persoalan yang mangkrak di Jakarta.
“Figur yang diharapkan memimpin ibukota ke depan adalah sosok berpengalaman, tegas dan mampu menyelesaikan masalah,” jelas Sekjen Alumni GPK, Taryono Isa dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Senada dengan Taryono, Wakil Ketua K3, Boy Sompotan mengaku, akan menggerakkan organisasinya yang beranggotakan puluhan ribu tersebar di seluruh wilayah Jakarta untuk mendukung Djafar. Alasan dukungan itu karena
bekas anggota MPR periode 1992-1997 ini dikenal tegas, meski dia bukan dari kalangan militer.
“Untuk pimpin DKI, tentunya perlu keberanian dengan dilandasi kebijakan pro atau berpihak kepada kebaikan.”
Sementara, Djafar Badjeber ketika dihubungi Rakyat Merdeka, menyambut baik dukungan itu. Tapi, dia mengaku, akan melihat perkembangan dan peta politik yang berkembang.
“Yang jelas, calon gubernur harus bisa bergerak cepat menyelesaikan sederet persoalan di DKI,” ujarnya. QAR
Djafar Badjeber yang serius mengincar kursi DKI-2, sudah memperoleh dukungan dari berbagai organisasi di ibukota.
Alumni Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) dan K3 (Kerukunan Keluarga Kawanua) sudah menyatakan, dukungannya kepada bekas wakil ketua DPRD DKI itu.
Kiprah Djafar selama 13 tahun duduk di DPRD DKI diyakini paham betul selak beluk persoalan yang mangkrak di Jakarta.
“Figur yang diharapkan memimpin ibukota ke depan adalah sosok berpengalaman, tegas dan mampu menyelesaikan masalah,” jelas Sekjen Alumni GPK, Taryono Isa dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Senada dengan Taryono, Wakil Ketua K3, Boy Sompotan mengaku, akan menggerakkan organisasinya yang beranggotakan puluhan ribu tersebar di seluruh wilayah Jakarta untuk mendukung Djafar. Alasan dukungan itu karena
bekas anggota MPR periode 1992-1997 ini dikenal tegas, meski dia bukan dari kalangan militer.
“Untuk pimpin DKI, tentunya perlu keberanian dengan dilandasi kebijakan pro atau berpihak kepada kebaikan.”
Sementara, Djafar Badjeber ketika dihubungi Rakyat Merdeka, menyambut baik dukungan itu. Tapi, dia mengaku, akan melihat perkembangan dan peta politik yang berkembang.
“Yang jelas, calon gubernur harus bisa bergerak cepat menyelesaikan sederet persoalan di DKI,” ujarnya. QAR
DPR Inginkan Pakai E-voting Di Pilgub DKI
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta mengkaji penggunaan e-voting (pemungutan suara elektronik) supaya bisa diterapkan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2012.
Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap mendukung penggunaan e-voting di pilkada ibukota itu. Sebab, kata politisi Golkar ini, masyarakat Jakarta dinilai memiliki tingkat intelektual lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
“Diharapkan proses Pilkada DKI nanti bisa jadi tolak ukur bagi daerah-daerah lain untuk menggunakan e-voting. Ini juga bisa digunakan untuk pilpres,” jelas Chairuman saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Sebelum pakai e-voting, dia berharap, KPU mempersiapkan sistem peralatan secara baik dan mengkaji dengan matang, sehingga tidak menimbulkan banyak masalah dalam prosesnya.
“Prinsipnya, kita mendukung dan mengupayakan e-voting itu bisa terlaksana di Pilkada DKI 2012.”
E-voting merupakan metode pemungutan suara menggunakan teknologi informasi dengan sejumlah syarat. Negara yang dianggap paling sukses menerapkan e-voting adalah India. Dengan jumlah pemilih seberasar 700 juta jiwa, dan sistem distrik, India berhasil menyelenggarakan pemilu dengan baik.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi saat RDP bersama KPU dan Dubes RI untuk India Letjen (purn) Andi M Ghalib mengungkapkan wacana penggunaan e-voting di Pilkada DKI 2012.
Sementara, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, untuk memakai e-voting harus ada payung hukum dalam bentuk UU. “Yang kita minta harus ada payung hukum. Jika tidak, nanti kacau balau,” tandas Hafiz. QAR
Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap mendukung penggunaan e-voting di pilkada ibukota itu. Sebab, kata politisi Golkar ini, masyarakat Jakarta dinilai memiliki tingkat intelektual lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
“Diharapkan proses Pilkada DKI nanti bisa jadi tolak ukur bagi daerah-daerah lain untuk menggunakan e-voting. Ini juga bisa digunakan untuk pilpres,” jelas Chairuman saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Sebelum pakai e-voting, dia berharap, KPU mempersiapkan sistem peralatan secara baik dan mengkaji dengan matang, sehingga tidak menimbulkan banyak masalah dalam prosesnya.
“Prinsipnya, kita mendukung dan mengupayakan e-voting itu bisa terlaksana di Pilkada DKI 2012.”
E-voting merupakan metode pemungutan suara menggunakan teknologi informasi dengan sejumlah syarat. Negara yang dianggap paling sukses menerapkan e-voting adalah India. Dengan jumlah pemilih seberasar 700 juta jiwa, dan sistem distrik, India berhasil menyelenggarakan pemilu dengan baik.
Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi saat RDP bersama KPU dan Dubes RI untuk India Letjen (purn) Andi M Ghalib mengungkapkan wacana penggunaan e-voting di Pilkada DKI 2012.
Sementara, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, untuk memakai e-voting harus ada payung hukum dalam bentuk UU. “Yang kita minta harus ada payung hukum. Jika tidak, nanti kacau balau,” tandas Hafiz. QAR
Subscribe to:
Posts (Atom)