Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dani Anwar mengatakan, pihaknya siap memproses secara hukum jika ada oknum pengusul pemekaran yang memanipulasi data-data tentang persetujuan kepala daerah demi memuluskan niatnya.
“Kalau ternyata terdapat manipulasi di dalam datanya, maka harus diperoses secara hukum. Bahkan, daerah yang akan dimekarkan itu tidak perlu diproses,” kata Dani kepada Rakyat Merdeka.
Sebelum daerah ingin dimekarkan menjadi daerah otonomi baru, kata senator asal DKI Jakarta itu, perlu dilakukan kanjian secara mendalam dan diberikan parameter jelas dan terukur. Sehingga bisa dilihat secara jelas, maka daerah yang layak untuk dimekarkan. “Jadi, kajiannya tidak formalistik saja,” jelas politisi PKS ini.
Kalaupun sudah disepakati, lanjutnya, daerah hasil pemekaran tidak langsung ditetapkan sebagai daerah otonom.
Daerah baru hasil pemekaran itu harus menjalani tahapan uji coba dengan status sebagai daerah administrasi, baik itu kabupaten administrasi ataupun kota administrasi.
“Hal itu diperlukan agar kita bisa mengetahui lebih lanjut apakaha ada kekeliruan yang dilakukan oleh oknum dalam pendataan,” ungkapnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Muhammad Ikhsan Tualeka menyatakan, maraknya pemekaran daerah itu karena adanya konspirasi antara partai politik, birokrat daerah dan pengusaha.
Mereka itu diuntungkan dalam pemekaran daerah. Parpol diuntungkan karena ada DPRD baru, birokrat beruntung karena banyak jabatan baru dan pengusaha juga berkepentingan karena akan banyak proyek pembangunan kantor dan pengadaan,” katanya kepada Rakyat Merdeka kemarin.
Terkait gagalnya pemekaran, Ikhsan mengatakan, salah satu masalah gagalnya pembentukan daerah otonom adalah adanya lobi politik yang sering mengalihkan penilaian obyektif. Mislanya, melakukan manipulasi data demi tercapainya pemekaran daerah.
QAR
No comments:
Post a Comment