LBH Jakarta Beri Foke Nilai Merah

Meski pemerintahan habis setahun lagi, tapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta sudah memberikan nilai merah atas kinerja Gubernur Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur Prijanto.
Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo, yang tidak berpihak kepada rakyat.
Misalnya, keluarnya peraturan pemerintah daerah (perda) tentang ketertiban umum dan tata ruang.
“Mereka (Foke-Prijanto) tajam ke masyarakat bawah, tapi tumpul di masyarakat atas,” jelas Ketua LBH Jakarta Nur Kholis kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta.
Bukti lain bahwa pemerintahan Foke tidak berpihak rakyat kecil adalah penggusuran masyarakat bantaran kali tanpa toleransi. “Tapi, giliran pom bensin yang berdiri di atas jalur hijau tidak digusur,” ujarnya membedakan.

Prestasi jeblok Foke lainnya adalah menjamurnya minimarket tanpa terkontrol. Hal ini, katanya, mengindikasikan Foke tidak bisa menegakkan Instruksi Gubernur Nomor 115 Tahun 2006 tentang Penundaan Perizinan Minimarket di DKI.
Atas kegagalan membangun ibukota yang lebih baik, dia menyarankan agar Foke tidak mencalonkan lagi di Pilkada DKI 2012. “Ya, lebih baik dia (Foke) memberikan kesempatan kepada calon lainnya,” ujarnya.
Senada dengan Nur Kholis, anggota DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah mengakui, selama Foke memimpin, pembangunan DKI menjadi serampangan. Berbagai bangunan justru didirikan di tempat-tempat resapan air sehingga mempersulit air meresap ke dalam tanah. ”Ya, jadinya banjir makin parah,” kata politisi dari PAN itu kepada Rakyat Merdeka.
Kekecewaan beberapa parpol pendukung Foke di Pilkada 2007 lalu, kata Wanda, karena tidak ada langkah progresif untuk menyelesaikan segala masalah di ibukota.
“Tidak ada langkah yang signifikan dalam menangani banjir, macet, jalur hijau dan lain-lainnya. Kelihatan tidak ada prestasi yang ditorehkan Foke,” jelasnya.
Selain itu, dia menilai, Pemda DKI gagal mewujudkan pendidikan gratis. Padahal, kata Wanda, DKI telah mengalokasikan dana melalui APBD untuk bidang pendidikan hingga Rp 8 triliun.
“APBD untuk pendidikan graktis ini sudah gila-gilaan. Tapi, faktanya, masih banyak orang tua siswa mengadu terkait pungutan uang sekolah melalui komite-komite sebagai kepanjangan tangan sekolah yang bersangkutan," kata Wanda.
Tidak hanya itu, hampir semua kebijakan Foke dinilai tak berpihak kepada rakyat miskin. Misalnya, kata anggota Komisi C DPRD DKI itu, anggaran untuk kesehatan bagi orang miskin hanya Rp 513 miliar. Anggaran itu sangat jauh dari idealnya. Selain itu, kartu gakin (keluarga miskin) yang di pegang masyarakat miskin dalam menempuh jalur kesehatan, masih berbelit-belit,” ungkapnya
Karena itu, Wanda mengatakan, kecil kemungkinan partainya akan kembali mendukung Foke sebagai gubernur periode 2012-2017.
Meski demikian, katanya, PAN belum membicarakan calon yang akan diusung di pilkada. Pihaknya masih mencari nama yang dianggap pantas untuk memimpin Jakarta. “Belum ada calon pasti. Kami sih pengennya ada calon dari kita, tapi kita lihat nanti. Yang pasti, ibukota negara ini perlu dipimpin seseorang yang progresif,” tutup Wanda.QAR