Rawan Dirasuki Tim Cagub, KIPP Pantau Gerak-gerik KPUD

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) akan terus memantau gerak-gerik KPUD DKI Jakarta menjelang Pemilihan Gubernur DKI 2012. Hal ini dilakukan karena KPUD rawan disusupi tim pasangan calon gubernur.
Demikian hal itu dikatakan Sekjen KIPP Mochtar Sindang kepada Rakyat Merdeka kemarin.
Menurut Mochtar, kemungkinan KPUD dirasuki tim cagub sangat besar. Mereka dimungkinkan bekerjasama untuk memperbanyak suara atau menghilangkan suara pada pasangan tertentu.
“Itu sangat bisa terjadi. Kita lihat di sejumlah daerah banyak terjadi seperti itu. Bukan tidak mungkin terjadi di Pilkada DKI Jakarta,” paparnya.
Dari sejumlah cagub, lanjutnya, yang patut paling dicurigai pasangan incumbent. Pasalnya, incumbent memiliki akses terdekat dengan KPUD. “Misalnya pencairan dana KPUD dari anggaran daerah, maka dimungkinkan adanya kongkalingkong diantara mereka dalam mempengarui hasil pilkada,” jelasnya.
Meski demikan, pihaknya juga mengkhawatirkan tim cagub lain melakukan pendekatan ke KPUD.
Karena itu, KIPP minta agar KPUD bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan semua pasangan, tanpa pandang bulu.
“Itu untuk membuktikan bahwa KPUD tidak main mata dengan satu pasangan calon manapun,” paparnya.
Dijelaskan, pelanggaran yang umum dilakukan incumbent, seperti pemasangan baliho yang menggunakan anggaran daerah.
Meski incumbent menggunakan kalimat tidak mengarahkan langsung pada kampanye, tapi masyarakat mampu melihat maksud baliho itu untuk mendongkrak suara saat pilkada.
“Memang tidak ada aturan hukumnya, tapi KPUD harus menegurnya berdasarkan etika,” ujarnya.
Menurutnya, aksi pemasangan baliho itu pernah dilakukan Fauzi Bowo menjelang Pilkada DKI 2007.
Selain itu, pihaknya mengaku terus memantau anggaran DKI Jakarta akhir-akhir ini. “Sebab diakhir masa jabatannya, anggaran daerah itu kerap digunakan incumbent untuk berkampanye.”
Yang tidak kalah penting, lanjutnya, perosalan daftar pemilih tetap (DPT) yang kerap dimanipulasi pihak-pihak tertentu. Seperti persoalan ghost voter alias pemilih siluman yang diprediksi masih bergentayangan pada Pilkada DKI 2012.
“Tahun lalu, kita memperoleh data dari Panwaslu bahwa ada sekitar satu juta kartu pemilih yang tidak bertuan. Ini yang perlu dihindari di pilkada mendatang,” tutupnya. QAR