Abdul Wahab Dalimunthe, Bekas Calon Gubernur Sumut

Diminta Upeti 400 Juta Per Kecamatan

Kekalahan di pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 16 April 2008 lalu, masih membekas dalam ingatan Abdul Wahab Dalimunthe.
Sebab, kata bekas calon Gubernur Sumut ini, dalam pesta demokrasi di Sumut itu telah melahirkan adanya pungutan liar (pungli) dari partai politik.
“Pokoknya saya kapok nyalon lagi. Ya, kita berikan kepada yang muda untuk berkompetisi,” jelas politisi Partai Demokrat ini dalam perbincagan dengan Rakyat Merdeka, akhir pekan lalu.
Di Pilkada Sumut itu, lanjut anggota Komisi II DPR ini, banyak partai politik yang meminta upeti kepada calon.
“Saya dimintai Rp 400 juta per kecamatan oleh beberapa partai politik. Katanya, untuk biaya sosialisasi,” ungkapnya.
Jika pasangan calon tidak memberikan sejumlah ‘upeti’ maka parpol tersebut akan memberikan dukungannya atau merapat ke pasangan calon yang memiliki dana besar. “Kebetulan Pak Syamsul Arifin (sekarang Gubernur Sumut) punya dana gede, jadi merapat ke dia,” jelasnya.
Dalam Pilkada Sumut itu, pasangan Abdul Wahab Dalimunthe- Raden Muhammad Syafii kalah. Pasangan yang yang diusung PAN, Partai Demokrat dan PBR itu harus puas di posisi ketiga dengan perolehan suara 17,4 persen.
Yang keluar sebagai pemenang adalah pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujonugroho yang dijagokan PKS, PPP dan PBB dan sejumlah parpol non parlemen dengan 28,31 persen suara. Posisi kedua ditempati pasangan Benny Pasaribu-Tri Tamtomo dengan 21,69 persen suara.
Untuk posisi keempat dan kelima pasangan RE Siahaan-Suherdi dan Ali Umri-Maratua Simanjuntak masing-masing memperoleh 16 persen suara.
Kemudian, Abdul Wahab menceritakan ketertarikannya maju di pilkada. Menurutnya, gubernur merupakan posisi strategis untuk membenahi birokrasi di Sumatera Utara. Karena itu, dirinya memberanikan diri maju sebagai calon gubernur. “Saya juga berjanji menjadikan keteladanan sebagai modal memimpin Sumatera Utara,” kenangnya
Keteladanan pemimpin, ujarnya, merupakan kunci mengatur Sumut menuju arah yang lebih baik. Keteladanan yang ditawarkan berupa tidak adanya niat untuk mencari-cari kekuasaan, harta, dan perempuan.
”Kalau tidak dimulai dari pejabat atas, anak buah tidak akan ikut. Tidak bisa tidak, harus ada keteladanan pemimpin,” paparnya. QAR