Pilkada 2010 Gagal Hasilkan Kepala Daerah Yang Berkuaitas

Pilkada 2010 gagal menghasilkan kepala daerah berkualitas sesuai dengan harapan rakyat. Hal ini disampaikan anggota DPD asal Bali, I Wayan Sudirta.

Hal ini karena masih banyaknya praktik money politics atau politik uang yang dilancarkan calon kepala daerah dalam meme-nangkan pilkada.

Menurut I Wayan, banyaknya praktik money politics ini akan mempengaruhi eksistensi negara kesatuan republik indonesia (NKRI).

Kok bisa? Menurutnya, jika lebih dari 60 persen kepala daerah di Indonesia melakukan aksi politik uang, maka besar kemungkinan kepala daerahnya itu akan melakukan korupsi dan berdampak kepada lunturnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Kalau awalnya saja kepala daerah itu sudah melakukan cara tidak etis, maka akan berbanding lurus terhadap pemerintahannya ke depan. Jadi kemungkinannya akan melakukan korupsi," kata ketua Kaukus Anti Korupsi DPD ini kepada Rakyat Merdeka.

Karena itu, dia mengusulkan, perlunya pembatasan biaya kampanye serta jumlah sumbangan kepada kandidat kepala daerah. Hal ini akan mampu menutup pe-luang calon pemimpin yang hanya mengandalkan uang tanpa memiliki kualitas dan integritas.

"Biaya kampanye politik yang besar punya konsekuensi lain, dimana kandidat terpilih punya kewajiban untuk mengembalikan biaya-biaya tersebut melalui pe-nyalahaguanaan wewenang dan korupsi." imbuhnya.

Selain money politcs, 1 Wayan menyarankan agar pemerintah serius mengungkap adanya penyalahgunaan APBD dan wewenang oleh incumbent.

Hal ini dilakukan karena Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)tidak memiliki wewenang yang memadai untuk menindak pelanggar pilkada. "Kalau tidak bisa diselesaikan, maka pilkada akan menghasilkan kepala daerah yang banyak terlibat korupsi," ucapnya.

Bahkan, Ketua Tim Persiapan Sidang Bersama DPR dan DPD ini mengusulkan agar kegagalan pilkada ini dimasukkan dalam materi pidato kenegaraan yang akan disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/8).

I Wayan juga mengungkapkan jumlah korupsi di daerah semakinmeningkat.

Selain korupsi yang ditangani kejaksaan dan kepolisian, jumlah pengaduan korupsi ke KPK hingga Mei 2010 mencapai 37 ribu.

Karena itu. dia mengimbau pemerintahan SBY serius menangani bahaya laten korupsi dengan memberikan progres sehingga menimbulkan keyakinan rakyat dalam memberantas korupsi.

"Kalau korupsi tidak ditangani sungguh-sungguh, sistematis, maka bukan hal yang tidak mungkin suatu saat rakyat akan mengalami ledakan sosial," katanya. QAR