ANGGOTA DPD asal Lampung Anang Prihantoro mengungkapkan keluhan sejumlah gubcnur di beberapa daerah. Menurut Anang, banyak gubernur yang menyesalkan sikap bupati yang kerap berhubungan langsung dengan menteri, pejabat pusat tanpa sepengetahuan gubenur.
"Selama ini. banyak bupati melengkahi gubernur. Mungkin karena (bupati) merasa sama dengan gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi, banyak bupati yang melompati gubernur dan langsung ke menteri," kata Anang kepada Rakyat Merdeka.
Karena itu, lanjut Anang, banyak gubernur yang mendukung wacana pemilihan gubenur lewat DPRD. "Ketika berkunjung ke beberapa daerah, kita (DPD) banyak menampung sejumlah aspirasi dari para kepala daerah terkait wacana pemilihan gubernur oleh DPRD ini," papar Anang.Keinginan gubernur dipilih DPRD itu karena untuk menghemat anggaran.
Selain itu, gubernur terpilih akan memiliki power atau kekuatan dihadapan bupati atau walikotanya.
Senada diungkapkan anggota DPD dan Lampung lainnya, Ahmad Jajuli. Jajuli menilai kalau gubernur dipilih langsung, maka akan memiliki unsur politis.
"Jadi, kemungkinan unsur pemaksaan dan kandidat incumbent terhadap pegawai negeri di daerah untuk memilihnya kembali sangat dimungkinkan," jelasnya.Anggota DPD dari Jawa Barat, Amang Syarifuddin juga setuju dengan gubernur dipilih DPRD. Hal tersebut sesuai dengan UU Kepala Daerah yang menyebutkan gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah.
"Jadi, menurut saya lebih baik gubernur dipilih DPRD dan disahkan oleh pemerintah. Seorang gubernur itu harus memiliki loyalitas tinggi terhadap pemerintah pusat," katanya.Dijelaskan, akibat dari pilkada langsung, maka kemungkinan akan terjadi adalah bupati atau walikota akan berkoordinasi langsung kepada menteri, tanpa sepengetahuan gubernur.
"Kejadian seperti ini sudah dialami di beberapa daerah. Di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara juga mengeluhkan masalah ini," katanya. Dijelaskan, pejabat yang berada di bawah gubernur seperti bupati dan walikota, akan lebih menghargai orang dari pusat. "Ini yang tidak kita harapkan bahwa adanya akses langsung dari bupati ke menteri. Padahal kan masih ada pejabat diantara mereka yakni gubernur. Kecuali dalam hal-hal tertentu," ucapnya. QAR
No comments:
Post a Comment