Syafrizal, Bekas Calon Bupati Pesisir Selatan

Calon Baru Digembosi Incumbent

Kekalahan Syafrizal di Pilkada Pesisir Selatan, Sumatare Barat (Sumbar) masih
membekas diingatannya.
Bagaimana tidak, Syafrizal harus berhadap-hadapan di pilkada dengan atasannya, Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit. Sedangkan, Syafrizal saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Pesisir Selatan.
Ketika ingin mencalonkan diri sebagai bupati, Syafrizal langsung dikebiri fungsi dan kewenangannya oleh incumbent.
“Sampai-sampai, waktu itu, kepala desapun segan menemui saya karena mereka (kepala desa) takut ketahuan bupati,” kenang Syafrizal kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Bahkan, hampir semua pasangan baru
yang ikut bertarung di pilkada tidak berkutik. “Mereka digembosi incumbent,” papar Syafrizal.
Selain itu, lanjutnya, seluruh perangkat pemerintahan serta penyelenggara pilkada sudah di intervensi pasangan incumbent.
Mestinya, katanya, pasangan incumbent harus mengundurkan diri dari jabatannya sebelum pilkada di gelar. “Ya, kalau mau adil harus begitu, incumbent harus lepas jabatan,” jelasnya.
Dari pertarungan pilkada itu, pasangan Syafrizal- Saidal Masfiyuddin kalah. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD Pesisir Selatan, pasangan yang diusung Partai Golkar ini hanya menempati peringkat ketiga dengan 55.539 suara (27,99 persen).
Sementara, pasangan incumbent
Nasrul Abit-Editiawarman menang mutlak. Pasangan yang diusung Partai Demokrat,PAN, PKS dan Gerindra ini meraup 66.302 suara (33,41 persen).
Diposisi kedua ditempati pasangan Bakri Bakar-Risnaldi. Pasangan yang diusung Hanura, PPD, PBB dan PNBKI ini memperoleh 57.243 suara (28,85 persen).
Pasangan Hasdanil-Mukhrizal berada diposisi keempat dengan 11.587 suara (5.84 persen). Sedangkan tempat terakhir diraih pasangan Akmal Nesal-Marlina dengan 7.770 suara (3,92 persen).
Tapi, Syafrizal menilai banyak pelanggaran yang terjadi saat penyelenggaraan pilkada, diantaranya, mobilisasi PNS.
“Karena pegawai daerah digaji pemda, maka mudah bagi incumbent untuk memobilisasi PNS untuk memilihnya kembali. Mereka takut kehilangan kesejahteraannya,” ungkapnya. Karena itu, dia mengimbau agar PNS daerah digaji melalui pusat.
Dia menceritakan, pleno rekapitulasi akhir perhitungan suara KPUD diwarnai dengan teror bom Molotov.
Kondisi itu, katanya, sempat membuat panik KPUD dan para muspida setempat. Apalagi, teror disampaikan langsung via SMS ke sejumlah pejabat tinggi setempat, seperti KPUD, DPRD, Pemkab, dan lainnya.
Ditanya tentang pencalonannya kembali di pilkada, dia mengaku belum memikirkannya. “Ya kita lihat saja nanti. Bisa jadi nanti dia (Bupati Nasrul Abit) akan menyiapkan orangnya untuk meneruskan kekuasaannya.” QAR