Awas, Dana Perbatasan 700 M Rawan Dikorupsi

"Itu Harus Diawasi Secara Ketat"

SEJUMLAH kalangan menilai penggunaan anggaran untuk daerah perbatasan sebesar Rp 700 miliar harus diawasi secara ketat oleh seluruh masyarakat. Kalau tidak, maka akan rawan dikorupsi.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto kepada Rakyat Merdeka.

Menurut Sugiyanto, penggunaan anggaran untuk perbatasan ini harus tepat sasaran dan diminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemakaiannya. "Penggunaan dana itu cukup besar, jadi perlu pengawasan ketat dari masyarakat. Kalau tidak, itu rawan dikorupsi," kata Sugiyanto.

Sebelumnya diberitakan. Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan pagu pengelolaan perbatasan untuk tahun anggaran 2011 sebesar Rp 700 miliar. Anggaran ini meningkat pesat dibandingkan 2010 cuma Rp 25 miliar. Menurut Gamawan, pagu anggaran itu sudah disetujui Presiden SBY.

"Anggaran ini digunakan sebagai dana koordinasi dan gerakan kegiatan perbatasan," kata Gamawan kepada wartawan, Jumat (23/7).

Saat ini, lanjut Gamawan, pihaknya akan menyusun kerangka pembangunan lima tahun dan

25 tahun. Dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, pemerintah memprioritaskan pengembangan kawasan perbatasan di 12 provinsi. Kawasan ini mencakup 38 kabupaten dan kota.

"Di sini akan dikembangkan

26pusat kegiatan strategis nasional sebagai kota utama kawasan perbatasan yang perlu dipercepat pembangunannya selama 10 tahun ke depan berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional," kata bekas Gubernur Sumbar ini.

Sementara itu, bekas Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra mengingatkan agar semua kalangan terusmengawasi dana Rp 700 miliar yang rencananya dige-lentorkan pemerintah untuk daerah perbatasan.

Jangan sampai dana itu peruntukannya tidak tepat sasaran. Misalnya membuat program dengan dana besar tapi tidak tepat sasaran," kata Yusron kepada Rakyat Merdeka.

Doktor politik ekonomi international jebolan Tsubuka Jepang ini menjelaskan, jika anggaran itu dialokasikan untuk departemen pertahanan, maka Komisi I DPR memiliki kewenangan untuk mengontrol penggunaan dana tersebut. "Tapi saya belum tahu, dana sebesar itu mau dibagikan ke mana saja," katanya.

Kendati begitu, Yusron menyambut baik adanya kenaikan anggaran untuk perbatasan. "Kita menyambut baik walupun itu masih tidak mencukupi," tambahnya.

Dirinya berharap, dana itu bisa dibagikan dengan tepat dan terukur, bisa membangun fasilitas infrastruktur dan meningkatkan tingkat kesejahtraan penduduk di wilayah perbatasan.

Menurutnya, masih banyak pulau terluar yang kondisinya masih memprihatinkan, baik dari infrastruktur maupun kondisi kesejahtraan masyarakat.

"Kita tidak hanya perlu memasang mercusuar saja, tapi kita juga perlu memperhatikan tingkat kesejahtraan di sana, dan bukan juga dengan bagi-bagi uang, tapi bagaimana hati mereka yang harus kita rebut," jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan di perbatasan, Yusron mengaku pernah menyampaikan gagasan kepada pemerintah agar membentuk kementrian perbatasan.

Namun sayang, katanya, pemerintah justru hanya membentuk lembaga penanganan perbatasan di bawah departemen.

"Saya tidak yakin, itu bisa bekerja karena lembaga itu hanya ecek-ecek dan hanya plang na-malah, sulit kalau bekerja," ujar politisi PBB itu. QAR/FAZ