Pemantau Musiman Kerap Ngerecoki Hasil Pilkada

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan adanya lembaga masyarakat pemantau musiman yang nongkrong menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di beberapa daerah.

MENURUT anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo, lembaga pemantau musiman itu kerap ngerecoki dan mempengaruhi identifikasi pelanggaran pilkada.

Temuan adanya pemantau musiman itu, lanjut Bambang, terungkap ketika ada kecurigaan beberapa pemantau yang hanya menyampaikan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan saja.

“Setelah kita selidiki secara cermat, ternyata lembaga pemantau itu banyak dari pasangan calon,” kata Bambang ketika ditemui Rakyat Merdeka di Jakarta. Bambang Kemudian memberikan contoh ketika Pilkada di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

Menurut Bambang, ada lembaga pemantau musiman yang terus menyudutkan pasangan tertentu. Tapi, setelah diselidiki ternyata lembaga itu berasal dari salah satu pasangan calon.

“Jadi tim sukses itu, ada dua. Yang pertama, ditugaskan untuk menyukseskan, yang kedua mencari kesalahan lawan,” ungkapnya.

Menurutnya lembaga pemantau musiman itu sengaja didirikan untuk memperkuat gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, pihaknya akan lebih selektif menerima laporan dari lembaga pemantau musiman soal hasil maupun pelanggaran di pilkada.

“Meski mereka membantu kita dalam mengawasi, tapi kalau kebanyakan laporan akan sulit juga dilakukan cros ceknya. Makanya, kita akan selektif menerima laporan,” paparnya.

Kendati demikian, partisipasi masyarakat terhadap pilkada masih diperlukan. Apalagi, saat ini peran Panwas masih rendah dan banyak menghadapi kendala seperti batasan peraturan, pemetaan stakeholder, waktu, anggaran, ataupun teritori.

Dengan kerja sama antara Panwaslu Pilkada dengan masyarakat ini, diharapkan bisa menekan potensi pelanggaran. Bahkan akan meningkatkan partipasi masyarakat dalam pilkada.

“Memang panwas daerah agak kewalahan dengan banyaknya pelanggaran di pilkada. Apalagi pelanggaran itu terjadi sebelum penyelenggaraan pilkada oleh para kandidat,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Bambang, hampir di setiap daerah, Panwas mengeluhkan soal anggaran. Panwas kerap terbentur dengan minimnya anggaran, sehingga tidak memberikan kesempatan pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi. QAR