Awas, Warga Perbatasan Bisa Ganti KTP Malaysia

MASYARAKAT bagian utara Kalimantan masih merasa kecewa karena rencana pembentukan provinsi baru di wilayah itu hingga kini belum terealisasi.

Padahal, sejumlah pejabat dan anggota DPR sudah turun langsung meninjau daerah yang akan dimekarkan.

Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Publik, Yusran khawatir, warga di perbatasan Kalimantan itu bakal hijrah ke Malaysia kalau kunjungan anggota dewan tidak memberikan perubahan bagi kemajuanwarga utara Kaltim dengan terbentuknya provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

"Bukan tidak mungkin warga perbatasan seperti di Sebatik bakal banyak yang ganti KTP Malaysia," kata Yusran, kemarin.

Secara geografis, masyarakat di Sebatik lebih condong bergantung hidup dari kegiatan ekonomi Malaysia. Hal ini karena Sebatik lebih dekat dengan negeri jiran dibandingkan ke ibukota kabupaten.

"Aktivitas ekonomi masyarakat Sebatik sangat kental dengan Malaysia. Supaya hal-hal itu ti-dak kita inginkan, saya kira pembentukan Kaltara jawabannya," ujar ketua HMI Tarakan ini.

Menurut pengakuan Yusran, banyak warga perbatasan sudah hijrah ke Malaysia. Hal itu disebabkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap warga perbatasan.

"Bukannya karena mereka "tidak cinta terhadap Indonesia. Tapi karena tidak ada perhatian dari pemerinta," akunya.

Sementara, anggota DPR Abdul Gafar Pattape mangatakan, untuk memekarkan daerah otonom baru bukan didasarkan pada desakan atau ancaman dari segelintir warga, tapi karena pertimbangan dan kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

"Kalau ada desakan itu biasa saja, sebab hampir seluruh daerah yang ingin dimekarkan terus mendesak. Ya, semua itu harus bersabar," jelas

Gafar kepada Rakyat Merdeka.

Gafar mengakui tim Komisi II DPR yang berjumlah 15 orang sudah terjun ke Kalimantan Timur untuk memantau langsung kesiapan percepatan pembentukan Kalimantan Utara.

Ditanya kenapa pemerintah dan DPR masih menunda pemekaran Provinsi Kalimnatan Utara, Gafar mengatakan, pihaknya tidak akan menunda pembentukan daerah otonom baru. Saat ini, antara DPR dan pemerintah dalam hal ini Kemendagri sedang membahas grand design pemekaran daerah.

Dia tidak membantah kalau banyak warga di perbatasan Kalimantan sudah hijrah ke Malaysia. Saat ini, kita dan pemerintah tengah memikirkan masalah ini. Jangan sampai pemekaran baru malah menjadi ladang korupsi baru, atau tidak memberikan kesejahteraanbagi masyarakatnya," paparnya.

Perlu diketahui, rombongan yang dipimpin Ketua Kombi II DPR Chairuman Harahap mengunjungi tiga daerah yang masuk dalam pembentukan Provinsi Kaltara. Seperti Tarakan, Tanjung Selordan Nunukan. Selama melakukan kunjungan, rombongan akan bersilahtuhrahmi, dengan bupati dan walikota masing-masing daerah serta tokoh masyarakat.

Ketua Masyarakat Kaltara Bersatu (MKB), Jusuf SK mengatakan, dalam kunjungan Komisi II DPR itu, tidak semua daerah yang masuk dalam Kaltara dapat dikunjungi.

"Bagi kabupaten yang tidak sempat dikunjungi, seperti Malinau dan Kabupaten Tana Tidung (KTT) maka, bupati dan ketua DPRD didua kabupaten ini akan diundang pertemuan dengan DPR," ujarnya. QAR